KEMBANGAN, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak enam program prioritas diusulkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis, 2 April 2026.
Dari enam program prioritas itu, banjir masih menjadi masalah serius yang perlu dientaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat.
"Ada enam program prioritas kami telah sampaikan. Bahwa yang pertama penanggulangan banjir, di mana memang banjir di tahun 2026 ini juga Jakarta Barat masih memiliki PR dan juga menjadi permasalahan serius yang harus kami tangani bersama secara kolaborasi," kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah kepada wartawan, Kamis.
Untuk itu, terrkait permasalahan banjir, Iin menyampaikan, salah satu langkah yang akan dilakukan yaitu revitalisasi rumah pompa hingga pembangunan turap di beberapa titik.
Baca Juga: Sudin SDA Jakarta Barat Pasang Bronjong Tangani Tanggul Jebol di Anak Kali Angke Cengkareng
"Untuk itu program prioritas yang pertama kita lanjutkan penanggulangan banjir, di mana 2027 di antaranya adalah revitalisasi rumah pompa Carina Sayang, kemudian pembangunan turap kali di saluran PHB, dan pembangunan sodetan di 39 lokasi titik genangan," tutur Iin.
Selanjutnya program prioritas lain yaitu terkait permalahan penanganan sampah, di mana Kota Jakarta Barat masih memilii permasalahan terkait misalnya tempat pembuangan sampah.
"Jakarta Barat masih dihadapkan dengan tingginya timbulan sampah, yaitu sekitar 807.966 ton per tahun. Dan hari ini kita sudah tindaklanjuti atau kita tangani sebanyak 212.450 ton per tahun. Artinya ini ada sekitar baru 25 persen ya yang sudah kita lakukan dan dimanfaatkan kembali," ucap Iin.
"Targetnya ke depan kita akan melakukan sebuah program secara kolaborasi, 70 persen sampah bisa dikelola dari sumber. Jadi hanya 30 persen sampah saja sebagai residu yang diangkut," sambungnya.
Baca Juga: Kejari Jakarta Barat Setor Rp530 Miliar Uang Rampasan Kasus Judi Online ke Kas Negara
Iin menambahkan, terkait permasalahan sampah ini, pihaknya telah mengusulkan yakni peningkatan kinerja pada TPS 3R, hingga pengelolaan bank sampah.
"Kemudian kami juga akan melakukan usulan di 2027 ini untuk peningkatan kinerja TPS 3R, pengelolaan bank sampah induk dan bank sampah unit, peningkatan dan revitalisasi sekolah Adiwiyata, program Kampung Iklim, dan bidang pengelolaan sampah di RPTRA," tutur dia.
Lalu program prioritas lain yaitu terkait swasembada pangan yang ada di wilayah Jakarta Barat. Urban farming atau pertanian kota masih menjadi program yang perlu terus digalakkan karena dianggap baik.
"Walaupun dengan keterbatasan lahan, kita bisa melakukan urban farming. Dan Jakarta Barat tahun ini kita akan serentak menanam labu madu dan melon golden sebagai ikonnya Jakarta Barat," papar Iin.
Baca Juga: Banjir Jakarta Barat Dipastikan Surut Total, Wali Kota: Warga Sudah Kembali ke Rumah
Disampaikan Iin, program urban farming ini nantinya bisa bekerjasama dengan CSR. Diharapkan dengan adanya kerjasama itu, dapat mendapatkan benefit khususnya untuk petani dan masyarakat.
"Dan kami libatkan sekolah sebagai edukasi. Setiap sekolah juga kita adakan urban farming," katanya.
Ditambahkan Iin, dari hasil Musrenban yang dihasilkan pada tiap Kecamatan hari ini, terdapat 79 usulan yang diakomodir di tahun 2026.
"Kemudian 1.563 usulan dilanjutkan ke Renja SKPD tahun 2027, dan 342 usulan masuk bank data, serta ada 684 usulan yang tidak memenuhi persyaratan teknis," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Maulani dalam kesempatan itu berujar, kerjasama antara stakeholder, pemerintah, dan unsur masyarakat menjadi sangat penting agar program priprotas ini bisa berjalan.
"Tapi dengan adanya kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat insya Allah Jakarta Barat bisa terus menjadi lebih baik ke depannya," kata dia.
Rani berujar, terkait masalah sampah misalnya, Pemprov DKI Jakarta bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada misalnya untuk sebagai tempat penampungan sampah sementara.
"Karena penanganan sampah juga butuh lahan kan untuk di-support gitu kan, seperti yang masih diperdebatkan ya, ada RDF, ITF dan itu memang jadi concern juga pemerintah pusat," pungkas dia.