"Termasuk memberikan teguran, sanksi bagi operator atau bagi sopir yang lalai. Dan beberapa kali saya sudah meminta secara langsung kepada Bapak Dirut untuk mengambil tindakan tegas yang seperti itu," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan bahwa dukungan legislatif terhadap TransJakarta diwujudkan melalui alokasi anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun.
"DPRD dengan hak anggarannya telah menyepakati memberikan PSO 4,8 triliun yang setiap satu triliunnya berdampak ekonomi 3,2 triliun. Ini hampir 6 persen 5,99% dari anggaran APBD kita, kita berikan kepada Transjakarta," ujar Khoiruddin.
Baca Juga: Ada Penutupan Jalan di Jakarta Sore Ini, Cek Daftar Ruas dan Rekayasa Lalin
Khoiruddin menilai anggaran tersebut merupakan bentuk pengembalian manfaat kepada masyarakat atas pajak yang telah dibayarkan.
"Hal ini bentuk imbal balik layanan Pemda kepada masyarakat Jakarta yang telah memberikan pajaknya dari 13 jenis pajak hampir 50 triliun lebih buat pemerintah dan kita berikan, kita balikkan dalam bentuk layanan transportasi," ungkap Khoiruddin.
Khoirudin menyebut, sektor transportasi merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam rumah tangga, sehingga kehadiran layanan transportasi publik yang terjangkau menjadi sangat penting.
"Karena unsur pengeluaran terbesar rumah tangga adalah transportasi. Insyaallah ini manfaat buat warga Jakarta," ujarnya. (cr-4)
