POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya percepatan pengembangan energi baru terbarukan sekaligus diversifikasi sumber pasokan minyak mentah nasional.
Kebijakan ini dipandang penting untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan awal satuan tugas yang melibatkan berbagai kementerian serta perusahaan listrik negara, yakni PT PLN (Persero).
Baca Juga: Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menteri HAM Natalius Pigai Tegaskan Siap Kawal Kasus
Laporan Satgas Energi Baru Terbarukan
Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan utama berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan serta program konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik.
“Dipanggil untuk melaporkan perkembangan pembahasan Satgas EBTKE, energi baru terbarukan dan konversi kendaraan dari bensin ke listrik,” ujar Bahlil kepada awak media 12 Maret 2026.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih di berbagai sektor. Salah satu program yang disiapkan adalah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini masih menggunakan bahan bakar solar.
Penggantian Pembangkit Diesel di Berbagai Wilayah
Menurut Bahlil, program penggantian pembangkit diesel akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Prioritas diberikan pada pembangkit listrik yang saat ini masih bergantung pada bahan bakar solar.
Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi dalam negeri secara maksimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
“Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar, karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil,” ungkap Bahlil.
Diversifikasi Pasokan Minyak Mentah di Tengah Ketidakpastian Global
Selain membahas percepatan transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas pasokan energi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan minyak dunia.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber minyak mentah dari sejumlah negara di luar kawasan Timur Tengah. Upaya ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu wilayah pasokan.
“Dan tadi, beberapa hari kan saya sudah laporkan bahwa kita akan mengkonversi dari BBM kita, crude ya, minyak mentah dari Middle East itu ke Amerika dan beberapa negara lain seperti Nigeria kemudian Brasil, Australia, dan beberapa negara lain,” tuturnya.
Baca Juga: Sodik Mudjahid Jabat Ketua BAZNAS RI Gantikan Noor Achmad dan Komitmen Lanjutkan Estafet Kebaikan
Pemerintah Cari Opsi Terbaik untuk Ketahanan Energi Nasional
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak global yang cenderung fluktuatif. Situasi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Menurutnya, kebijakan diversifikasi pasokan dan pengembangan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Yang jelas kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk bangsa kita,” kata Bahlil.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap upaya percepatan transisi energi dan diversifikasi sumber minyak mentah dapat memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan secara lebih luas di Indonesia.