POSKOTA.CO.ID - Menjelang akhir bulan Ramadan, pertanyaan mengenai kapan Lebaran 2026 akan dirayakan kembali ramai diperbincangkan masyarakat.
Salah satu yang sering menjadi perhatian adalah apakah perayaan Lebaran antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan berlangsung pada hari yang sama.
Perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia memang bukan hal baru. Dua organisasi Islam terbesar di Tanah Air, NU dan Muhammadiyah, memiliki metode perhitungan yang berbeda dalam menentukan awal Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri.
Akibat perbedaan metode tersebut, tidak jarang umat Muslim di Indonesia merayakan Lebaran pada tanggal yang berbeda.
Baca Juga: Car Free Night Jakarta Berlaku Saat Malam Takbiran, Transjakarta Tetap Beroperasi
Lebaran 2026 Menurut Muhammadiyah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan tanggal Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Lebaran diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Perhitungan ini mengacu pada sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan prinsip dan parameter astronomi tertentu.
Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa ijtimak menjelang bulan Syawal 1447 H terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 01.23.28 UTC, yang bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1447 H.
Saat matahari terbenam pada hari tersebut, sebelum pukul 24.00 UTC sudah ada wilayah di bumi yang memenuhi Parameter Kalender Global (PKG). Karena itu, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Baca Juga: Berbuka Puasa Pakai Mie Instan, Apakah Bisa Picu Masalah Kesehatan?
Prediksi Lebaran 2026 Menurut NU
Sementara itu, Nahdlatul Ulama memperkirakan Hari Raya Idul Fitri 2026 kemungkinan besar akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Perkiraan ini tercantum dalam kalender Almanak NU yang diterbitkan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama PCNU Bojonegoro. Meski begitu, tanggal tersebut masih berupa prediksi awal dan belum menjadi keputusan resmi organisasi.
Penetapan pasti Idul Fitri oleh NU akan dilakukan setelah proses rukyatul hilal pada akhir bulan Ramadan.
Dalam menentukan awal bulan Syawal, NU menggunakan metode Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) dengan beberapa kriteria, antara lain:
- Tinggi hilal mar’i minimal 3 derajat
- Elongasi hilal haqiqi minimal 6,4 derajat
Jika hilal memenuhi kriteria tersebut dan berhasil terlihat, maka awal Syawal akan ditetapkan.
Prediksi Lebaran 2026 Menurut Pemerintah
Pemerintah Indonesia juga memperkirakan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Prediksi ini tercantum dalam Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Meski demikian, tanggal tersebut belum bersifat final. Kepastian mengenai Hari Raya Idul Fitri akan ditentukan melalui sidang isbat yang digelar oleh Kemenag.
Sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 H dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret 2026. Dalam prosesnya, pemerintah menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu:
- Metode hisab (perhitungan astronomi)
- Metode rukyatul hilal (pengamatan langsung bulan sabit)
Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria yang disepakati negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), maka 1 Syawal akan ditetapkan pada keesokan harinya.
Namun apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan akan disempurnakan menjadi 30 hari melalui metode istikmal.
Baca Juga: Batas Akhir Bayar Zakat Fitrah Kapan? Ini Waktu Terbaik hingga Hukum Jika Terlambat
Apakah Lebaran 2026 Serentak?
Berdasarkan prediksi yang ada saat ini, terdapat kemungkinan perbedaan hari Lebaran antara Muhammadiyah dan NU maupun pemerintah.
Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri pada 20 Maret 2026, sedangkan NU dan pemerintah memprediksi 21 Maret 2026 sebagai hari Lebaran.
Meski begitu, keputusan resmi tetap akan menunggu hasil rukyatul hilal dan sidang isbat yang digelar menjelang akhir Ramadan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah maupun organisasi keagamaan masing-masing.