Berikut rincian bantuan PKH per kategori penerima:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun
- Siswa SD atau sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun
- Siswa SMP atau sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun
- Siswa SMA atau sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
- Lanjut usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap atau Rp10.800.000 per tahun
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin sekaligus mendorong akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok setiap bulan.
Penerima BPNT mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung atau mitra resmi pemerintah.
Dalam beberapa daerah, penyaluran BPNT dilakukan bersamaan dengan program PKH untuk mempermudah proses distribusi serta memastikan bantuan diterima tepat sasaran.
3. Bantuan Beras 10 Kg dan Minyak Goreng
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan tambahan berupa beras dan minyak goreng. Program ini direncanakan berlangsung pada periode Februari hingga Maret 2026.
Setiap penerima manfaat akan mendapatkan:
- Beras sebanyak 10 kilogram
- Minyak goreng sebanyak 2 liter
Program bantuan ini menargetkan sekitar 33,2 juta masyarakat yang masuk kategori desil I hingga IV dalam basis data sosial ekonomi nasional.
Untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, pemerintah menyiapkan stok pangan dalam jumlah besar, yaitu:
- 664,8 ribu ton beras
- 132,9 ribu kiloliter minyak goreng
Total anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan pangan ini mencapai sekitar Rp11,92 triliun.
4. PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK)
Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan juga termasuk dalam daftar bantuan sosial yang berjalan pada 2026.
Melalui program ini, pemerintah membayarkan iuran jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
