Ayatollah Khamenei pemimpin tertinggi Iran (Sumber: Pinterest/@rizwan naqfi)

Internasional

Profil Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Jadi Sasaran Operasi AS

Minggu 01 Mar 2026, 05:40 WIB

POSKOTA.CO.ID - Ayatollah Ali Khamenei telah menjadi figur sentral dalam lanskap politik dan keagamaan Iran selama lebih dari empat puluh tahun.

Sejak ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi pada 1989, ia memimpin negara itu melalui gejolak sosial, perubahan regional, dan dinamika geopolitik yang menempatkan Iran sebagai salah satu aktor paling diperhitungkan di Timur Tengah.

Nama Khamenei kembali menjadi sorotan setelah laporan bahwa ia menjadi sasaran ancaman pembunuhan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang rencananya ditolak oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Situasi ini menyoroti pentingnya memahami latar belakang dan perjalanan panjang sosok yang kini menjadi figur kunci di tengah ketegangan Iran–Israel.

Baca Juga: Israel-AS Serang Iran, Kemlu RI Pastikan Keselamatan WNI

Pendidikan Ulama dan Aktivisme Politik

Lahir pada 19 April 1939 di Mashhad dalam keluarga ulama, Khamenei tumbuh dalam tradisi keagamaan yang kuat. Ia menempuh pendidikan agama di kota suci Mashhad dan melanjutkan ke Najaf, Irak kota penting dalam tradisi Syiah.

Sekembalinya ke Iran, ia melanjutkan studi di Qom di bawah bimbingan ulama besar, termasuk Ayatollah Hossein Borujerdi dan Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang kelak menjadi Pemimpin Tertinggi pertama Republik Islam.

Pada 1960–1970-an, Khamenei aktif dalam gerakan bawah tanah menentang rezim Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi. Aktivitas ini membuatnya beberapa kali ditangkap dan disiksa oleh polisi rahasia SAVAK.

Peran Khamenei Setelah Revolusi Iran 1979

Revolusi 1979 menggulingkan Shah dan membuka jalan bagi kembalinya Khomeini ke Teheran. Peristiwa itu menjadi titik awal bagi Khamenei untuk memainkan peran strategis dalam pemerintahan baru. Ia dipercaya menjadi anggota Dewan Revolusi, terlibat dalam parlemen, menjabat sebagai wakil menteri pertahanan, dan menjadi imam salat Jumat di Teheran.

Pada 1981, ia menjadi korban percobaan pembunuhan ketika sebuah bom tersembunyi dalam perekam pita meledak saat ia menyampaikan pidato di masjid. Serangan yang dikaitkan dengan Forqan Group itu menyebabkan cedera permanen pada lengan kanannya.

Menuju Puncak Kekuasaan: Presiden hingga Pemimpin Tertinggi

Melansir dari Middle Easteye, setelah pembunuhan Presiden Mohammad Ali Raja'i dan PM Mohammad Javad Bahonar oleh kelompok Mujahedin-e Khalq, Khamenei mencalonkan diri sebagai presiden. Ia menang dengan 95 persen suara, salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Iran, dengan dukungan dari beberapa tokoh, termasuk Mir-Hossein Mousavi.

Di masa kepresidenannya, fokus kebijakannya diarahkan pada penyelesaian perang Iran–Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Konflik tersebut menelan korban hampir satu juta jiwa.

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1987, Khamenei menyatakan:

“Selama tatanan dominasi masih berlaku, negara-negara Dunia Ketiga harus menciptakan persatuan. Itu adalah jalan untuk menjadi kuat.”

Pernyataan ini mencerminkan garis politiknya yang tegas terhadap campur tangan asing, terutama dari Amerika Serikat.

Baca Juga: Teheran Diserang, Kedutaan Iran Minta Indonesia dan Dunia Kutuk Agresi AS-Israel

Pengangkatan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

Setelah wafatnya Khomeini pada 3 Juni 1989, Iran memasuki fase transisi kekuasaan yang krusial. Meski sebelumnya Ayatollah Hossein Ali Montazeri ditunjuk sebagai penerus, Majelis Ahli justru memilih Khamenei sebagai pengganti. Saat itu ia masih berstatus hojatoleslam bukan ulama tingkat tinggi yang memicu perdebatan soal kelayakan religiusnya.

Namun perubahan konstitusi menegaskan bahwa kualifikasi politik dan pemahaman zaman menjadi prioritas, bukan hanya tingkat keulamaan. Bersamaan dengan itu, kewenangan presiden juga diperluas, menciptakan struktur kepemimpinan ganda antara Khamenei dan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.

Alasan Amerika Serikat Menargetkan Kepemimpinan Ayatollah di Iran

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada pertengahan 2020-an, perseteruan ini kembali memuncak, termasuk operasi militer yang melibatkan serangan langsung pada 2025–2026.

Melansir dari pbs.org Amerika Serikat memandang program nuklir Iran sebagai ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan sekutunya, terutama Israel.

Meskipun Teheran berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai, Washington menilai aktivitas tersebut berpotensi mengarah pada pengembangan senjata nuklir.

Selain itu, sistem rudal balistik Iran dinilai mampu menjangkau target-target strategis di Timur Tengah, sehingga memperkuat kekhawatiran Barat.

Dugaan Pendanaan Terorisme dan Jaringan Militan

Washington menuduh Teheran menjadi sponsor utama terorisme negara. Pemerintahan Ayatollah disebut memberikan dukungan finansial, logistik, dan pelatihan kepada kelompok militan regional seperti Hezbollah, Hamas, serta jaringan milisi di Irak dan Yaman.

Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam operasi yang menargetkan kepentingan AS turut memperkuat upaya Washington membatasi pengaruh Teheran.

Perebutan Pengaruh Geopolitik di Timur Tengah

Iran di bawah kendali Ayatollah mengedepankan ideologi anti-Barat dan anti-Amerika. Sikap ini bertentangan dengan strategi kawasan AS, termasuk upaya mempertahankan stabilitas energi dan mendukung mitra regional seperti Arab Saudi dan Israel.

Pelemahan rezim Iran dipandang Washington sebagai jalan untuk mengurangi pengaruh Teheran dan menyeimbangkan dinamika keamanan di Timur Tengah.

Kritik atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

AS secara konsisten mengkritik keras tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran dan aktivis. Penindasan yang dilakukan aparat keamanan memicu sanksi internasional serta kecaman dari berbagai lembaga HAM. Laporan PBS mencatat penggunaan kekuatan berlebihan dalam demonstrasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Strategi “Regime Change” dan Dinamika Politik AS

Dalam pemerintahan Donald Trump, kebijakan terhadap Iran semakin keras. Tujuan tidak lagi sekadar mengubah perilaku, tetapi juga mendorong perubahan rezim. Washington menargetkan pejabat tinggi Iran, termasuk struktur komando Islamic Revolutionary Guard Corps, melalui sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik.

Ayatollah Khamenei pernah menuding AS memiliki motif ekonomi terkait sumber daya minyak Iran. Tuduhan tersebut merujuk pada sejarah intervensi Barat, termasuk operasi intelijen pada 1950-an yang memengaruhi kendali atas industri minyak Iran sebelum Revolusi 1979.

Baca Juga: Rudal Iran Hantam Pangkalan AS Usai Serangan Israel, Timur Tengah Memanas!

Memasuki Titik Kritis Tahun 2026

Pada 2026, ketegangan mencapai puncaknya ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke fasilitas nuklir dan menargetkan pejabat militer senior Iran. Operasi ini ditujukan untuk membatasi kemampuan nuklir dan rudal Teheran serta menekan struktur kekuasaan yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

Perjalanan politik Ayatollah Ali Khamenei mencerminkan transformasi besar Iran sejak revolusi 1979 hingga hari ini. Dari aktivis bawah tanah menjadi presiden, hingga akhirnya memegang posisi politik terkuat di negara itu, ia telah mempengaruhi arah kebijakan domestik dan internasional Iran selama lebih dari empat dekade.

Di tengah konflik yang terus berkembang terutama dengan Israel dan AS figur Khamenei tetap menjadi pusat perhatian geopolitik global.

Tags:
konflik AS–Iranterorisme Iranprogram nuklir IranAS vs IranProfil Ayatollah Ali KhameneiPolitik IranPemimpin Tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei

Yusuf Sidiq Khoiruman

Reporter

Yusuf Sidiq Khoiruman

Editor