KALIDERES, POSKOTA.CO.ID - Warga Kampung Bilik, Kalideres, Jakarta Barat, yang terdampak penggusuran karena akan dijadikan tempat pemakaman umum (TPU) Pegadungan berharap proses relokasi dilakukan berjalan secara komprehensif.
Salah satu warga Kampung Bilik, Budiyono, 47 tahun mengungkapkan, belum lama ini pihak dari Kelurahan kembali mendatangi warga dengan maksud membicarakan perihal relokasi.
"Tapi beliau (pihak Kelurahan) buka statement bahwasanya, 'Kalau nanti seumpama Bu Wali tidak bisa hadir di dalam audiensi bagaimana, Pak?', Saya bilang, ya enggak jadi soal. Yang penting kan kita mau, apa ya, menunggu statement dari Bu Wali," ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.
Dalam audiensi yang diajak pihak Kelurahan, Budiyono menyebut warga meminta agar dalam prosesnya masing-masing instansi yang berkaitan hadir dalam audiensi. Warga menilai, jika hanya satu pihak saja yang hadir, maka tidak akan menyelesaikan masalah dan justru membuat prosesnya menjadi tidak transparan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 25 Februari 2026: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan
"Yang penting kita bisa minta pertanggungjawabkan atas statement-statementnya. Mungkin ya perwakilan dari Bu Wali atau siapapun itulah. Yang penting itu tujuannya bisa dipertanggungjawabkan atas statementnya," ungkap Budiyono.
Hal itu mengingat warga Kampung Bilik yang sudah menempati lokasi tersebut sekitar 30 tahun, sehingga perlu kepastian dan kejelasan khususnya terkait masalah administrasi.
"Artinya secara relokasi ini sebetulnya tuh untuk apa? Lalu harusnya kan ada dinas-dinas terkait yang bisa mengeluarkan statement, yang akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita pengen mengajakan dialog kembali? Karena memang secara apa ya, prosedur ini terkesan tergesa-gesa. Jadi statement itu dari dinas terkait apa, nanti kita akan bisa pertanggungjawabkan statementnya," kata dia.
Menurut Budiyono, langkah itu menjadi penting karena mengingat sebagian bahkan mayoriras warga Kampung Bilik memang ber KTP DKI Jakarta.
Baca Juga: Pendaftaran Mudik Gratis Kabupaten Tangerang Dibuka Hari Ini
Kekhawatiran warga salah satunya terkait administrasi yang sudah terdata. Misalnya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos) hingga terkait pendidikan anak-anak.
"Tapi kan kita belum bisa apa ya, harusnya kan statement itu keluar dari dinas terkait dong," kata Budiyono.
Bikin Wadah Edukasi untuk Anak-Anak
Budiyono menceritakan bagaimana awal berdirinya Kampung Bilik. Awalnya lokasi ini merupakan rawa-rawa.
"Pasca reformasi kan dalam konteks apapun itu masyarakat memang lagi kacau lah secara sosial, politik, ekonomi dan lain kan. Akhirnya ada ruang ini gitu loh, ada tanah garapan ini. Lalu kita garap kan, tanah ini kita garap pasca reformasi," kata Budiyono.
Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan 40 Armada Bus untuk Mudik Gratis
Lama kelamaan, kawasan ini semakin ramai penduduk dan warga menamainya dengan sebutan Kampung Bilik. Budiyono mengungkapkan, untuk menata kawasan ini, warga melakukannya secara kolektif dan sama sekali tanpa campur tangan dari pemerintah.
"Lalu ya secara proses pembangunan ini ya kita gotong royong, Mas. Tanpa sedikitpun dibantu oleh pemerintah. Kita swasembada," ucapnya.
Budiyono dan sejumlah warga Kampung Bilik lainnya kemudian berinisiatif membuat komunitas yang dinamakan Kampung Bilik. Di sini berbagai kegiatan positif dilakukan warga secara kolektif.
"Kita ada di musik, lalu ada kreativitas membuat daur ulang limbah, lebih memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar dengan berangkat dari kesadaran kita sebagai anak bangsa untuk berbuat sesuatu terhadap lingkungan sekitar," ujarnya.
"Kita dengan konsep mandiri tadi, kita enggak ketergantungan dengan pemerintah, harus nungguin bantuan pemerintah. Kita enggak gitu," kata dia.
Terkait proses relokasi, Budiyono menegaskan warga sebetulnya mau-mau saja asalkan prosesnya transparan dan sesuai. Selain itu, warga berharap agar relokasi tidak jauh, misalnya ke rusun Tegal Alur.
"Ya, minimal ada transparansi lah (dalam proses relokasi warga)," ucapnya. (pan)