POSKOTA.CO.ID - Apa yang kita lihat dari sinetron BOP (Board of Peace) terbaru? Tegaknya pemimpin kita yang mabuk pada lima hal: (1) Pujian asing; (2) Index dan rangking asing; (3) Keanggotaan asing; (4) Pengakuan dan validasi asing; (5) Ras asing. Inilah mentalitas inlander yang manifes dalam sikap minder dan tindakan inferiority complex.
Inilah sejarah the lost opportunity yang berulang kali terjadi. Seperti kritik indonesianis Anne Booth (1988) saat melihat betapa orang-orang Indonesia lebih memilih malas dari rajin; pilih lambat dari cepat; pilih santai dari bekerja; pilih menyerah dari berjuang; pilih dijajah dari merdeka dan berdaulat.
Sungguh peristiwa ini dapat kita sebut sebagai "kutukan SDM" (human resource curse). Kutukan yang membuat hidup di Indonesia, kita seperti tinggal di rumah yang selalu terus terasa seperti menunggu agensi yang tak akan serius serta fokus menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
Bagaimana bisa, kita komitmen 16,7 triliun untuk sebuah badan yang tidak jelas aturan mainnya karena didominasi Donald Trump. Ini tentu menjadi masalah serius buat kita sebagai bangsa karena sedang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius serta menghadapi berbagai bencana ekologi yang membutuhkan dana sangat besar.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Kutukan Kapitalisme
Kok bisa kita ikuti BOP saat bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 masih tetap: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal yang menyuruh pemerintah mendahulukan kepentingan di dalam negeri.
Bukankah dengan penyerahan kedaulatan ekonomi kita menjadikan warga negara menjadi "babu-babu" bagi bangsa-bangsa? Ya, rejeki kadang turun perlahan, tapi revolusi kemanusiaan harus tetap berjalan.
Sungguh kini kita melihat secara keseluruhan terjadinya pengkhianatan atas konstitusi: agensinya, agendanya, strukturnya, sistemnya, kulturnya, kurikulumnya, kadernya, fungsionalnya, komunitasnya.
Pada titik ini kita perlu curiga, “apa agenda pembiyayaan keuntungan” yang menyertainya. Atas motif apa jika itu lebih penting dari reindustrialisasi nasional. Tentu saja sambil terus bertanya, “siapa paling diuntungkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.”
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Kemiskinan yang Dipelihara
Sudah lama, Indonesia menempatkan diri dalam berbagai forum global dan inisiatif perdamaian dunia. Kita ingin dikenal sebagai bagian dari “board of peace”, barisan negara yang berkontribusi pada stabilitas dan tata dunia yang adil. Itu posisi terhormat. Tetapi, jangan sampai dalam praktik ekonomi, kita justru berubah menjadi “board of please” — negara yang terlalu ingin menyenangkan investor dan mencari pengakuan dari Barat dengan mengorbankan kontrol atas aset strategis.
Singkatnya, politik kita yang bebas aktif tidak pernah dimaksudkan sebagai pembukaan tanpa pagar. Sebaliknya, semua menuntut kemandirian dalam memilih mitra dan ketegasan dalam menjaga batas. Bebas bukan berarti menyerahkan diri. Aktif bukan berarti telanjang tanpa seleksi: pilih untuk pilah.
Mengapa peringatan itu penting? Karena, negara pancasila adalah entitas yang menghabisi beban warganya. Bukan sebaliknya: negara menjadi beban bagi warganya.
Ingatlah bahwa jihad menegakkan kebenaran dan kewarasan publik lewat kredo politik bebas aktif, itu tak mudah. Terkadang yang paling mematikan bukan pasukan yang berlari paling cepat melainkan barisan yang tahu kapan harus menekan, dan kapan harus membuat musuhnya menoleh ke belakang, dengan rasa takut bin gentar.
Opini ini ditulis oleh Yudhie Haryono, CEO Nusantara Centre.