JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India. Nilai pengadaan yang mencapai Rp24,66 triliun itu dinilai berisiko menekan industri otomotif nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif sebelum menyampaikan sikap tersebut.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh Husin dalam keterangan resminya.
Menurutnya, rencana impor kendaraan dalam bentuk utuh atau Completely Built Up (CBU) tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Baca Juga: Motul Panen Respons Positif di IIMS 2026, Rilis Oli Mobil Standar API SQ
Industri Nasional Diklaim Siap Penuhi Kebutuhan
Saleh menegaskan, produsen otomotif domestik sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia mengingatkan, Presiden telah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target tersebut, kata dia, hanya bisa tercapai apabila sektor industri nasional ikut berkembang.
“Padahal disatu sisi Bapak Presiden sudah menetapkan ekonomi tumbuh 8% nah untuk mencapai itu salah satu faktor adalah industri dalam negeri harus tumbuh agar kita dapatkan nilai tambah dan lapangan kerja tercipta serta multiplayer efeknya ikut berkembang. Nah harusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ujarnya.
Kadin menilai impor kendaraan CBU berpotensi memukul industri komponen otomotif yang selama ini menjadi penopang produksi kendaraan nasional.
Baca Juga: Toyota Kantongi 2.793 SPK di IIMS 2026, Innova Zenix Hybrid Masih Teratas
Ia menjelaskan, sektor komponen mulai mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi hingga elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok.
“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” ucapnya.
Rencana Impor untuk Program Kopdes Merah Putih
Sebagaimana diketahui, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menangani pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Dalam implementasinya, perusahaan tersebut tengah merealisasikan impor 105.000 kendaraan dari India secara bertahap sepanjang 2026. Rinciannya meliputi 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam.
Hingga kini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.
Kapasitas Produksi Nasional Dinilai Masih Longgar
Kadin menyoroti sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu, telah memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri.
Baca Juga: Changan Bawa Pulang Ratusan SPK dari IIMS 2026
Total kapasitas produksi pikap nasional disebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Mayoritas produk yang beredar merupakan tipe 4x2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen.
Untuk model penggerak 4x4, industri domestik dinilai tetap mampu memproduksi meski membutuhkan waktu penyesuaian.
Saleh juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Ia mengakui bahwa secara regulasi kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor. Namun dari sisi strategi industri, pemerintah diminta tetap berhati-hati.
Baca Juga: IPONE Catat Respons Positif di IIMS 2026, Booth Jadi Magnet Bikers
“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” tuturnya.
Menurut Saleh, pemerintah masih memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak pada industri nasional, misalnya melalui prioritas TKDN tinggi, perakitan dalam negeri (CKD/IKD), maupun kemitraan manufaktur lokal.
“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” pungkasnya.
Ia menegaskan, penguatan koperasi desa seharusnya berjalan seiring dengan pengembangan industri nasional menuju target Indonesia Emas 2045.