JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar dalam upaya membenahi Ibu Kota.
Berbagai persoalan klasik Jakarta seperti kemacetan, banjir, hingga polusi udara diakui masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam diskusi bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah’ yang digelar di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026.
Pramono mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang kontemplasi sekaligus sarana untuk menyerap masukan dan kritik dari berbagai pihak, khususnya warga yang merasakan langsung dampak kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Kasus Penodongan Menggunakan Pisau di Jalan Arteri Pondok Indah Jaksel Berakhir Damai
"Tadi saya sampaikan secara terbuka apa-apa yang sudah kami lakukan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi warga di Jakarta," ujar Pramono.
Pramono tak menampik bahwa persoalan mendasar Jakarta masih ada hingga kini. Kemacetan lalu lintas, banjir musiman, serta polusi udara disebut sebagai masalah utama yang belum sepenuhnya terselesaikan.
"Memang persoalan-persoalan dasar masih ada, kemacetan masih ada, banjir masih ada, kemudian persoalan polusi masih ada. Dan itulah yang secara khusus ingin minimal bisa dikurangi dari apa yang terjadi saat ini," ucapnya.
Selain itu, Pramono menegaskan, di tahun ini pihaknya akan melakukan sejumlah upaya dalam menangani permasalahan utama Jakarta, yakni banjir.
Baca Juga: Pemkot Jakbar Tingkatkan Pengawasan Penjualan Miras Ilegal
"Sehingga dengan demikian, di tahun 2026 ini program normalisasi sungai secara masif akan kami lanjutkan untuk Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, Termasuk kemudian beberapa pengerukan atau normalisasi di Jakarta Barat," kata Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mengungkapkan masih adanya janji kampanye yang belum sepenuhnya terealisasi, yakni insentif bagi RT dan RW dan pemasangan CCTV.
"Yang belum adalah yang saya janjikan pada waktu itu adalah insentif untuk RT/RW. Yang kedua, yang berkaitan dengan CCTV," ungkapnya.
Terkait intensif RT/RW, Pramono mengakui, janji tersebut belum dapat dipenuhi dalam satu tahun pertama kepemimpinannya, terutama karena keterbatasan fiskal daerah.
Baca Juga: Genangan di Lampu Merah Ring Road Kembangan Sebabkan Kemacetan Parah
"Insentif untuk RT/RW, karena kemarin dana kita kan DBH-nya (Dana Bagi Hasil) dipotong 15 triliun, ruang fiskalnya menjadi sempit. Tetapi saya akan tetap menindaklanjuti itu dalam waktunya segera," ujarnya.
Sementara itu, terkait program pemasangan CCTV, Pramono menyebut implementasinya relatif lebih mudah seiring perkembangan teknologi.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dapat mengintegrasikan CCTV milik kantor-kantor, gedung, maupun institusi lain sehingga tidak harus membangun semuanya dari awal.
"Sehingga program itu akan kami lanjutkan, mudah-mudahan dalam tahun ini Jakarta akan mempunyai CCTV yang lebih lengkap, terutama sebenarnya untuk transportasi," ucap dia.
Baca Juga: Jalan di Depok Tergenang Luapan Kali Baru
"Jadi secara keseluruhan sebenarnya hampir semuanya terealisasikan, tapi memang minor bangetlah ada," sambungnya.
Sebagai informasi, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024, di mana pasangan tersebut meraih suara terbanyak dan dinyatakan menang satu putaran.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta kemudian menetapkan secara resmi mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 9 Januari 2025 setelah proses rekapitulasi suara selesai.
Selanjutnya, Pramono Anung–Rano Karno dilantik secara resmi dan mulai menjabat pada 20 Februari 2025 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025–2030. (cr-4)