KABUPATEN BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Hamparan hijau kebun kentang, kol, tomat hingga kopi membentang luas di dataran tinggi Pangalengan, Kabupaten Bandung. Udara sejuk dan tanah vulkanik yang subur menjadikan kawasan ini dikenal sebagai salah satu lumbung hortikultura terbesar di Jawa Barat.
Namun di balik hijaunya perbukitan, tersimpan persoalan serius yang belum juga tuntas: ketimpangan penguasaan lahan dan lemahnya pelaksanaan reforma agraria.
Meskipun memiliki lahan yang luas, petani sulit akses sebagian lahan produktif di Pangalengan lantaran, berada dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan besar.
Menurut, Sekjen Serikat Petani Pasundan, Agus Setiana, secara aturan HGU diberikan agar lahan dikelola secara produktif dan memberi dampak ekonomi.
Tapi di lapangan, sejumlah warga menilai tak semua lahan digarap maksimal. Ada titik-titik yang disebut tak termanfaatkan optimal, sementara petani lokal justru kesulitan menambah lahan garapan.
"Kondisi ini memicu tanda tanya. Apakah izin-izin lama sudah dievaluasi secara menyeluruh? Padahal, regulasi membuka ruang peninjauan ulang terhadap HGU yang tak produktif atau melanggar ketentuan," kata Agustian pada Kamis, 12 Februari 2026.
Dia pun menyayangkan, hingga kini audit terbuka soal efektivitas pengelolaan lahan di kawasan Cikijang Kabupaten Bandung ini dinilai belum transparan. Bahkan ieu menilai reforma agraria, hanya sekadar Wacana.
Kata dia, program reforma agraria kerap digaungkan pemerintah sebagai solusi ketimpangan lahan. Salah satunya melalui redistribusi sebagian lahan eks-HGU kepada masyarakat saat izin diperpanjang.
Baca Juga: Petani Tembakau Jatim Tolak Ajakan Wamendagri Perketat Industri, Singgung Intervensi Asing
Namun implementasinya di daerah disebut belum konsisten. Akhirnya, sejumlah kelompok tani mengaku distribusi lahan masih sangat terbatas. Sementara proses evaluasi izin perkebunan berjalan lambat.
"Kalau lahannya produktif dan sesuai aturan, tentu tidak masalah. Tapi kalau tidak memberi manfaat bagi rakyat sekitar, harus ada keberanian meninjau ulang," ucapnya.
"Padahal, kemampuan petani Pangalengan tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam skala tertentu, petani hortikultura mampu meraup pendapatan ratusan juta rupiah per tahun," sambungnya.
Dia mencontohkan, tanaman kentang, kol, tomat hingga kopi sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Akan tetapi, masalahnya bukan pada kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Tegas Tolak Polisi di Bawah Kementerian, Kapolri: Lebih Baik Saya jadi Petani
Petani dinilai punya pengalaman dan keterampilan mumpuni. Hambatan justru datang dari sistem seperti, akses lahan yang terbatas, infrastruktur jalan, distribusi yang belum merata, ketergantungan pada tengkulak dan minimnya pengolahan hingga hilirisasi pascapanen.
Di sisi lain, kontribusi ekonomi perkebunan besar terhadap kesejahteraan warga sekitar juga dipertanyakan. Sejumlah warga merasa manfaat langsung yang dirasakan belum sebanding dengan luasnya lahan yang dikuasai perusahaan.
"Ekologi jangan dikorbankan.Pangalengan bukan sekadar sentra pertanian. Kawasan ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air dan wilayah hulu yang vital," ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, konflik lahan tak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi. Pemerhati lingkungan mendorong penerapan sistem agroforestri sebagai jalan tengah. Model ini memungkinkan petani tetap berproduksi tanpa mengorbankan fungsi ekologis.
Baca Juga: SPPG Tridadi 3 Dorong Ekonomi Lokal, Libatkan UMKM hingga Petani Lokal dalam Rantai Pasok
"Keselamatan ekologis tidak bisa dilepaskan dari keselamatan ekonomi rakyat," ucapnya.
Sementara itu, masalah lain yang tak kunjung rampung salah satunya yakni, ancaman regenerasi persoalan lahan. Kata dia, hal itu berdampak pada generasi muda.
Ketidakpastian akses tanah dan fluktuasi harga membuat sebagian anak muda enggan meneruskan profesi sebagai petani.
"Jika dibiarkan, bukan tak mungkin Pangalengan menghadapi krisis petani produktif di masa depan. Lumbung hortikultura ini memang masih hijau. Tapi tanpa pembenahan tata kelola lahan yang adil dan transparan, masa depan pertanian Pangalengan bisa berada di ujung tanduk," pungkasnya.