JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepakatan di Balai Kota Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Nota kesepatakan ini ditandatangani untuk memperkuat tata kelola pemerintahan menuju Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
Pramono menyampaikan implementasi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan objektif agar mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
"Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif," kata Pramono, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca Juga: Pramono Anung Tegas Tertibkan Atribut Parpol, Larang Pasang di Flyover dan Jalan Arteri
Pramono menilai, kolaborasi antara Pemprov Jakarta dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
"Kami mengharapkan, dan tadi sudah saya sampaikan secara terbuka, bahwa kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel,” ujarnya.
Sementara itu, Yusuf memaparkan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan, meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Warga Mengungsi ke Sekolah, Pramono Anung Ungkap Penyebab Banjir Rendam Jakarta
"Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucapnya.
Menurutnya, keterbukaan Pemprov Jakarta yang menempatkan BPKP sebagai pilar penting dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
"Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar," tuturnya.