JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tragedi kematian, YBS, 10 tahun, di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi perhatian publik.
Bocah yang masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar (SD) memilih mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di sebuah dahan pohon cengkeh, Kamis 29 Januari 2026 pekan lalu.
Tempat kejadian perkara itu berada tak jauh dari pondok tempat ia tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun.
Dalam penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas kepolisian menemukan sebuah surat tulisan tangan yang diduga ditujukan kepada ibunda korban.
Baca Juga: Prediksi Libur Awal Puasa 2026 Anak Sekolah, Cek Informasi Jadwalnya di Sini
Dari pemeriksaan kepolisian, diduga sebelum ditemukan tewas tergantung, korban sempat meminta uang untuk membeli buku tulis dan pena kepada ibunya. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena ibundanya tidak memiliki uang yang cukup.
Menanggapi hal tersebut, Pendiri Mujadalah Kiai Kampung (MKK) Indonesia, Mohamad Najib Salim Atamimi, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya anak tersebut.
Najib menilai peristiwa tersebut bukan sekadar musibah keluarga. Melainkan cermin kegagalan moral dan tanggung jawab kepemimpinan dalam melindungi anak-anak bangsa. "Tragedi ini merupakan alarm keras bagi negara dan para pemangku kebijakan," ujar Najib dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia pun mempertanyakan dengan serius, bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun bisa sampai pada titik keputusasaan yang begitu dalam hingga memilih mengakhiri hidupnya.
"Ini menandakan adanya persoalan struktural, sosial, dan psikologis yang selama ini diabaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Murid SD Tewas di Ngada, Gubernur NTT: Ini Sangat Memalukan, Kita Semua Gagal
Najib menilai respons pemerintah yang terbatas pada penyampaian permohonan maaf, pemberian uang duka, dan bantuan sembako tidak mencerminkan empati yang sejati. Menurutnya, nyawa seorang anak tidak dapat ditebus dengan bantuan materi.
“Empati sejati tidak diukur dari seberapa cepat bantuan dibagikan, tetapi dari keberanian mengakui kegagalan dan bertanggung jawab secara moral. Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni,” tegasnya.
Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menilai tragedi tersebut sebagai kegagalan sistemik, bukan sekadar insiden personal. Oleh karena itu, Najib menekankan pentingnya tanggung jawab moral para pejabat di daerah tempat kejadian, mulai dari bupati hingga kepala desa.
“Dalam tradisi kepemimpinan yang bermartabat, mengundurkan diri dari jabatan adalah bentuk tanggung jawab etis ketika gagal melindungi rakyatnya, terlebih anak-anak. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi dan angka-angka, tetapi juga atas keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan warganya,” katanya.
Baca Juga: Terkendala Adminduk, Keluarga Siswa Bunuh Diri di NTT Dinyatakan Tak Menerima Bansos
Lebih lanjut Najib menambahkan, jika seorang anak bisa merasa begitu sendirian dan putus asa di tengah masyarakat dan negara, maka yang seharusnya dievaluasi bukanlah anak tersebut, melainkan seluruh sistem orang dewasa dan penguasa yang lalai menjalankan perannya.
Karenanya Najib menyerukan agar tragedi ini tidak ditutupi dengan pernyataan normatif, bantuan sesaat, atau pendekatan seremonial.
Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh, pertanggungjawaban nyata, serta perubahan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan kesehatan mental masyarakat.
“Semoga tragedi ini menjadi titik balik bagi perbaikan bersama, bukan sekadar berita yang berlalu,” kata Najib. (ruh)