POSKOTA.CO.ID - Tragedi meninggalnya YBS (10), seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka fakta baru mengenai persoalan administrasi kependudukan yang berujung pada tidak tersalurnya bantuan sosial kepada keluarga miskin. Keluarga YBS diketahui tidak pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos) meskipun masuk dalam kategori warga kurang mampu.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa keluarga korban tidak tercantum dalam basis data penerima bansos karena status kependudukan mereka belum diperbarui setelah pindah dari Kabupaten Nagekeo ke wilayah Jerebuu, Kabupaten Ngada.
“Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas,” ujar Gubernur Melki kepada wartawan, Rabu, 4 Februari 2026.
Menurutnya, persoalan administratif ini menyebabkan keluarga korban tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos, meskipun dalam kenyataannya berada dalam situasi ekonomi yang sangat rentan.
Baca Juga: Prediksi Libur Awal Puasa 2026 Anak Sekolah, Cek Informasi Jadwalnya di Sini
Tidak Dapat Bansos Hanya Karena Data Kependudukan
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan betapa pentingnya ketepatan dan pembaruan data kependudukan sebagai pintu masuk berbagai layanan sosial pemerintah.
“Kalau tidak dapat bantuan sosial hanya gara-gara data kependudukan, seharusnya ini diselesaikan. Jangan cuma karena kertas, lalu ada yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa struktur pemerintahan, mulai dari pemerintah kabupaten hingga aparat desa, memegang peranan penting dalam memastikan seluruh keluarga miskin memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan mutakhir.
Imbauan untuk Pemerintah Daerah dan Aparat Desa
Melki Laka Lena mengimbau setiap pemangku kepentingan agar lebih proaktif menyelesaikan masalah administrasi kependudukan terutama bagi kelompok rentan.
“Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini membutuhkan peran semua pihak,” tambahnya.
Dalam kasus YBS, ketidakjelasan dokumen ini terbukti memiliki dampak langsung yang tragis. Keluarga korban disebut benar-benar hidup dalam kondisi ekonomi sulit, namun tidak tersentuh bantuan karena tidak tercatat dalam sistem.
Baca Juga: Siapa Juda Agung? Ini Profil Lengkap Pengisi Kursi yang Ditinggalkan Thomas Djiwandono di Kemenkeu
“Kejadian ini, korban tidak dapat bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya belum jelas. Ini tidak boleh terulang. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban,” ujar Gubernur dengan nada prihatin.
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan sosial di NTT. YBS meninggalkan sepucuk surat terakhir kepada ibunya sebelum mengakhiri hidupnya, mengungkap kondisi ekonomi keluarga sebagai sumber tekanan emosional yang dialaminya.
Gubernur Melki menilai tragedi ini menunjukkan kelemahan mekanisme sosial pemerintah dalam mendeteksi keluarga-keluarga yang menghadapi kerentanan ekstrem.
“Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu,” ungkapnya.
Menurut Melki, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai skema bantuan mulai dari tingkat pusat hingga desa. Namun mekanisme birokrasi yang lambat dan berbelit menjadi hambatan ketika ada kebutuhan mendesak yang harus ditangani segera.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki mekanisme darurat yang mampu menjangkau keluarga dalam kondisi krisis sebelum terlambat.
Kasus YBS menjadi contoh bahwa kerentanan keluarga miskin bukan hanya disebabkan kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan sosial akibat data administrasi yang tidak diperbarui. Melki Laka Lena meminta adanya pembenahan menyeluruh pada sistem pendataan, verifikasi, dan saluran bantuan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Ia juga mendorong aparat desa untuk melakukan pendataan ulang terhadap keluarga miskin di wilayah masing-masing, tidak hanya mengandalkan data yang sudah lama tidak diperbarui.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal nyawa. Kita harus pastikan tidak ada lagi keluarga miskin yang terlewat karena masalah data,” pungkasnya.