POSKOTA.CO.ID - Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan nasional setelah seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun diduga mengakhiri hidupnya akibat tidak mampu membeli buku dan pena dua alat belajar paling mendasar yang seharusnya dapat diakses oleh setiap anak Indonesia.
Peristiwa memilukan ini tidak hanya memunculkan duka mendalam, namun juga menggugah pertanyaan fundamental mengenai keberpihakan negara terhadap warganya yang paling rentan.
Tragedi ini mengarah pada kritik tajam terhadap arah kebijakan publik, pemangkasan anggaran daerah, serta kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Kritik Tajam terhadap Arah Kebijakan Negara
Pengamat politik Rocky Gerung menilai insiden ini bukan sekadar masalah kemiskinan keluarga, tetapi menggambarkan kegagalan struktural kebijakan negara. Ia menyebut kejadian ini sebagai konsekuensi dari pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Apa Saja Tanggung Jawabnya?
“Negara sejak awal tahu daerah-daerah seperti NTT tidak punya kemampuan ekonomi untuk menopang dirinya sendiri,” ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurut Rocky, pemangkasan TKD berdampak langsung terhadap daerah berpendapatan rendah, termasuk dalam penyediaan kebutuhan pendidikan dasar. Dengan sumber daya dan pendapatan asli daerah yang terbatas, wilayah seperti NTT sangat bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat.
Ketika dukungan itu mengecil, kata Rocky, risiko sosial meningkat bahkan dapat berujung pada tragedi kemanusiaan, seperti kasus yang terjadi di Ngada.
Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Program Populis
Rocky juga menyinggung kebijakan pemerintah yang mengalihkan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut program tersebut bersifat populis dan tidak mempertimbangkan kebutuhan esensial masyarakat.
“Semua itu ada konsekuensi dari kebijakan di pusat. Kita mau lihat itu sebagai hasil negative impression dari prestasi-prestasi pemerintahan ini,” tegas Rocky.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi atau prestasi pembangunan tidak dapat diklaim jika negara gagal menyediakan sarana pendidikan paling dasar bagi anak-anak.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Selaras dengan Realita Lapangan
Dalam kritiknya, Rocky juga menyinggung narasi besar pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi, proyek strategis nasional (PSN), hilirisasi, hingga pembangunan perumahan rakyat. Menurutnya, semua ini kehilangan relevansi ketika kebutuhan paling elementer seorang anak sekolah pena dan buku tidak terpenuhi.
“Pidato yang berapi-api, janji mengejar koruptor, narasi kebesaran bangsa, bahkan klaim hidup di negara paling bahagia semua itu gugur oleh fakta-fakta kecil yang diabaikan,” ujarnya.
Rocky menegaskan bahwa justru hal-hal kecil inilah yang menciptakan retakan psikologis masyarakat dan menggerus rasa keadilan sosial.
Ironi Board of Peace dan Prioritas Anggaran Negara
Kritik Rocky semakin menguat ketika menyinggung kebijakan pemerintah bergabung dalam Board of Peace, sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan biaya iuran sekitar Rp16,7 triliun.
“Kenapa Pak Prabowo nyumbang ke lembaga yang dibuat dan diarahkan sendiri oleh Donald Trump? Kenapa Rp16 triliun itu harus disumbangkan ke sana?” ucap Rocky dalam acara Inaugurasi 2025 Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, Kamis, 29 Januari 2026.
Bagi Rocky, keputusan tersebut menjadi ironi besar. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan dana besar untuk urusan internasional; di sisi lain, seorang anak di pelosok negeri tak mampu membeli alat tulis sekolah.
Baca Juga: Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Apa Saja Tanggung Jawabnya?
Dalam tragedi tersebut, korban dilaporkan meninggalkan surat kecil berisi permintaan maaf dan pesan agar sang ibu tidak bersedih. Rocky menilai pesan tersebut menunjukkan kedewasaan emosional yang seharusnya tidak dipikul oleh anak berusia 10 tahun.
“Dia memahami kondisi psikologi ibunya. Dia memahami jalan hidup yang sudah ditempuh oleh ibunya,” ungkap Rocky.
Sang ibu diketahui membesarkan lima anak dengan kondisi ekonomi berat dan latar belakang tiga kali perceraian. Situasi itu diduga memperberat tekanan psikologis korban.
Korban berinisial YBS, siswa kelas IV SD, dilaporkan merasa putus asa setelah ibunya, MGT (47), tidak mampu memberikan uang kurang dari Rp10.000 untuk membeli buku dan pena. Uang tersebut merupakan kebutuhan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Polisi menyatakan dugaan awal mengarah pada tindakan mengakhiri hidup, meski penyelidikan masih berlangsung. Aparat telah memeriksa saksi-saksi dan mengamankan barang bukti berupa pesan tertulis korban.
Pihak kepolisian menegaskan penyelidikan dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan sosial sekitar.