JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sejumlah petani tembakau di Jawa Timur menolak ajakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang mendorong kepala daerah memperketat pengendalian industri tembakau.
Petani menilai langkah tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Isu ini mencuat seiring agenda Asia Pacifik Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 yang dinilai menjadi pintu masuk kepentingan internasional untuk menekan ekosistem pertembakauan nasional.
Petani tembakau asal Jember, M Soleh, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan yang dinilai menekan komoditas tembakau sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan yang merugikan petani dan mematikan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup banyak keluarga.
Baca Juga: Massa KNPN Dorong Marthinus Hukom Jadi Kapolri
"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang hidup dan bergantung pada tembakau. Bangsa dan negara ini pun menikmati penerimaan dari cukai rokok. Kami menolak campur tangan asing yang mau bikin aturan semena-mena melarang tembakau," ujar Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember, Sabtu, 31 Januari 2026.
Soleh juga menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Dalam Negeri yang dinilai tidak berpihak pada petani tembakau.
"Kami tidak terima mata pencaharian kami diacak-acak. Jangan sampai ada pejabat negara yang mau mendzolimi tembakau tapi negara sendiri menikmati hasil tembakau. Tolong dipikirkan nasib dan penghidupan rakyat kecil," katanya.
Senada, petani cengkeh asal Jawa Timur, Buang Kurniawan, menolak intervensi asing yang dinilai mengancam seluruh ekosistem pertembakauan. Ia menegaskan tembakau dan cengkeh merupakan dua komoditas utama yang tidak terpisahkan dalam industri kretek, produk khas Nusantara.
"Mengapa begitu mudahnya terpengaruh dengan kekuatan asing untuk mengintervensi kemerdekaan bangsa ini, sampai mau mencampuri urusan ekonomi dan otonomi. Kami mengingatkan kepada para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan efek negatif atas segala regulasi yang akan dan sudah dibuat. Jangan sampai rakyat kecil, seperti petani yang jadi korban," kata Buang.
Buang menyebut ekosistem pertembakauan menjadi tumpuan sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Ia menilai intervensi asing yang menekan sektor ini akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, komoditas, dan penerimaan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang membatasi pertembakauan tidak hanya mengancam petani, tetapi juga pekerja, pedagang, dan berbagai lapisan masyarakat yang bergantung pada rantai nilai tembakau.
