JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan Program Pangan Bersubsidi selama 2025. Banyak masalah dalam program tersebut, seperti antrean panjang dan keterbatasan stok kuota pangan.
Atas dasar itu, Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk memaksimalkan lagi ketersediaan stok pangan.
Ia mengatakan, langkah ini juga diperlukan untuk memperluas program tersebut di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Baca Juga: Harga Tembus Rp150 Ribu Per Kilogram, Pedagang Daging Sapi Se-Jabodetabek Mogok Berjualan
“Bagaimana pendistribusian ke depannya diinfokan kepada masyarakat di berbagai titik agar bisa tersebar di beberapa wilayah,” ujar Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 31 Januari 2026.
“BUMD kita kan ada Foodstation, Pasar Jaya dan Dharma Jaya. Nah, titik ini misalnya dibagi alokasi,” sambungnya.
Nova menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp1 triliun, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan secara menyeluruh.
Anggaran tersebut secara khusus difokuskan pada penambahan alokasi di sejumlah wilayah guna memperkuat efektivitas dan pemerataan program.
Baca Juga: 2 Ribu Warga Terdampak Penutupan Tambang Bakal Terima Uang Kompensasi dari Pemprov Jabar
Selain itu, Nova mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan tidak berasal dari satu sumber, melainkan masuk dalam dua skema lewat APBD murni dan APBD perubahan.
Hal ini memungkinkan masyarakat nantinya dapat leluasa memilih paket pangan bersubsidi yang disediakan lewat program tersebut.
