POSKOTACOID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal menyidak 40 perusahaan baja yang tak membayar pajak.
"Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," kata Purbaya dalam keterangannya, seperti dikutip, Kamis, 15 Januari 2026.
Purbaya menyebut bahwa 4 perusahaan tersebut tak hanya berasal dari Indonesia, namun juga China.
"(Perusahaanya) campur-campur, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia juga," ujar Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Ancam Bakal Rotasi dan Rumahkan Pegawai Pajak Buntut OTT di KPP Madya Jakarta Utara
Dugaan Keterlibatan Oknum Kementerian Keuangan
Lebih lanjut, bendahara negara itu mengaku curiga bahwa ada keterlibatan oknum pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam praktik penggelapan pajak itu.
Pasalnya, ia mengatakan skala usaha sejumlah perusahaan ilegal yang mangkir pajak itu tergolong besar, namun herannya selama ini tidak terungkap dan baru diketahui saat ini.
"Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita lihat ya," kata Purbaya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Curigai Anak Buah Terlibat Kasus 40 Perusahaan Baja Tunggak PPN
Marak Industri Ilegal yang Mangkir Pajak
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menemukan maraknya industri liar yang tidak mematuhi aturan perpajakan di Indonesia, salah satunya dari sektor baja.
Hal itu, kata Purbaya, pendapatan pajak dari sektor tersebut hilang sehingga membuat kerugian hingga Rp4 triliun.
"Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat, ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," ucap Purbaya.
Baca Juga: BLT Kesra 2026 Apakah Masih Ada? Ini Cara Cek Penerima Bansos
Purbaya mengatakan modus perusahaan China tersebut, yakni dengan membeli KTP untuk para pegawai sehingga bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak.
"Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," jelas Purbaya.
Hal ini diketahui karena sejumlah pegawai, termasuk si pemilik perusahaan tidak bisa berbahasa Indonesia.