CIBINONG, POSKOTA.CO.ID - Polemik soal penghentian operasional tambang dihentikan sementara di Cigudeg, Bogor masih bergulir.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Kabupaten Bogor, Bisma Muhammad Normansyah, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk meminta agar tambang di wilayah Bogor Barat dapat dibuka kembali.
Adapun terkait pertemuan tersebut direncanakan terlaksana pada pekan depan, dengan penawaran pihak pengusaha akan membantu Pemkab Bogor dalam membangun jalan khusus tambang.
“Sebagai daya tawar kepada Gubernur bahwa sudah waktunya ini diberikan teman-teman penambang bisa beroperasi kembali seperti itu,” ujar Bisma di Cibinong, Selasa 13 Januari 2026.
Baca Juga: Diduga Korban Pembunuhan, Jasad Mr X Ditemukan di TPU Bekasi
“Jadi ini sudah sepakat, sudah dukung konsep kita mohon Bapak Gubernur untuk bisa mengizinkan kembali teman-teman di Parungpanjang, Cigudeg dan Rumpin bisa beroperasi,” katanya.
Selama empat bulan penutupan tambang, sebanyak 21 perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih bertanggung jawab memberikan gaji kepada karyawannya.
Bisma mengatakan, apa bila dalam waktu dekat operasional belum kunjung diizinkan, maka ribuan karyawan tambang bakal kehilangan pekerjaannya karena akan terjadi PHK massal.
“Tenaga kerja khususnya karyawan tetap itu yang menjadi tanggung jawab kami (pengusaha) dan kalau bulan ini tidak ada kejelasan kayaknya bisa terjadi PHK massal, karena sudah nafas 4 bulan itu kan juga kita tidak beroperasi juga, itu beban yang sangat berat,” ungkap Bisma.
Baca Juga: PHK 2025 di Depok Tembus 785 Pekerja, Lebih Banyak dari 2023-2024
Pengusaha Bantu Pemkab Bangun Jalan Khusus Tambang
Terkait dengan daya tawar yang rencananya disampaikan kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, pihak pengusaha memastikan bakal membantu Pemkab Bogor dalam pembangunan jalan khusus tambang.
Bisma menjelaskan bahwa realisasi pembangunan jalur tambang berpotensi memakan waktu hingga dua tahun anggaran apabila mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai tidak memungkinkan bagi para pengusaha tambang untuk mempertahankan operasional usaha mereka dalam jangka waktu selama itu.
"Supaya ini (jalur tambang) bisa terlaksana, jadi kalau misalnya menggunakan tahun anggaran itu bisa menghabiskan dua tahun anggaran, dan itu tidak memungkinkan bagi teman-teman pengusaha tambang itu bertahan hingga dua tahun yang akan datang," kata Bisma.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Warga Kebon Pala Amankan Barang ke Lantai Dua Rumah
Dengan adanya kerja sama antara Pemkab bersama pengusaha, Bisma berharap jalur tambang harus segera terealisasi dengan komitmen yang sudah dibuat.
Nantinya jalan yang akan dibangun itu sepanjang 15 kilometer, bakal didiskusikan bersama Pemprov Jabar terkait dengan mekanisme pembagian pembiayaan dalam pembebasan lahan jalur tambang.
“Tadi belum ada komitmen, misalkan dari 15 kilometer, sebagian penambang, sebagian pemerintah daerah. Itu belum ada komitmen, tapi harapannya semakin banyak partisipasi dari penambang itu semakin baik,” ujarnya.
Sebagai informasi, tambang di tiga kecamatan Bogor Barat, yakni Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang ditutup sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sejak 26 September 2025 lalu yang tertuang dalam Surat Gubernur Jabar Nomor 7920/ES.09/PEREK. (cr-6)