JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mencatat dalam dua tahun terakhir laju penurunan permukaan tanah di Jakarta berada pada kisaran 0 hingga 9 sentimeter per tahun.
Fenomena tersebut masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama di wilayah pesisir dan kawasan dengan eksploitasi air tanah yang tinggi.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan implementasi proyek Giant Sea Wall sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Jadi sebagai Gubernur Jakarta, saya menginginkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Giant Sea Wall, mudah-mudahan segera bisa diimplementasikan," ujar Pramono di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin, 12 Januari 2026.
Baca Juga: Pembangunan SMA KTB Polri Bogor Capai 43 Persen, Optimis Bisa Digunakan Juli
Menurut Pramono, proyek tersebut berperan penting dalam menyelesaikan dua persoalan utama yang dihadapi Jakarta saat ini, yakni penurunan permukaan tanah dan masalah ketersediaan air bersih.
"Karena kalau itu bisa dilakukan, bagi Jakarta sendiri sebuah hal untuk menyelesaikan dua persoalan utama, yaitu penurunan permukaan tanah dan permasalahan tentang air bersih," ucap Pramono.
Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mencatat dalam dua tahun terakhir laju penurunan permukaan tanah di Jakarta berada pada kisaran 0 hingga 9 sentimeter per tahun.
Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Alfan Widyastanto mengatakan angka penurunan tanah tersebut bervariasi di setiap wilayah, namun kawasan Jakarta Utara menjadi area dengan tingkat penurunan paling signifikan.
Baca Juga: Beraksi Puluhan Kali di Tangerang Raya, Sindikat Curanmor Diciduk Polisi
"Berdasarkan catatan, penurunan permukaan tanah di Jakarta masih terjadi, khususnya di kawasan Jakarta Utara. Rata-rata penurunan permukaan tanah dalam 2 tahun terakhir ini berkisar antara 0-9 cm per tahun, meskipun angkanya berbeda-beda di tiap wilayah," ucap Alfan kepada Poskota, Minggu, 11 Januari 2025.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang meyebabkan penurunan permukaan tanah adalah pengambilan air tanah yang berlebihan.
Ini karena lapisan akuifer akan mengalami kompaksi atau pemadatan ketika air tanah dieksploitasi, kemudian menyebabkan tanah di permukaan perlahan menurun.
"Dampaknya apabila penurunan tanah terus terjadi wilayah di pesisir akan tenggelam serta gedung ataupun bangunan dapat mengalami keretakan dan mengalami kemiringnan, dan tidak optimalnya saluran air hingga kerusakan sarana jalan pun dapat menjadi akibat dari penurunan tanah," ujar Alfan.
Baca Juga: DPRD DKI Sebut Relokasi Warga TPU Kebon Nanas ke Rusunawa Bagian Penataan Pemakaman
Alfan menyebut wilayah yang berdekatan dengan pantai menjadi kawasan prioritas penanganan karena paling terdampak penurunan tanah. Sejumlah daerah rawan berada di Jakarta Utara, barat laut, dan timur laut, seperti Cengkareng, Penjaringan, Pantai Mutiara, PIK, Ancol, Cilincing, hingga Cakung.
Alfan mengatakan, salah satu langkah mitigasi utama yang dilakukan adalah menerapkan Zona Bebas Air Tanah (ZBAT) untuk memperketat pengambilan air tanah di wilayah-wilayah rentan.
"ZBAT merupakan zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah dan tersedianya dukungan pelayanan air bersih melalui jaringan air bersih perpipaan oleh Pam Jaya," kata Alfan.
Selain itu, Alfan menyebut, larangan penggunaan air tanah juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.
"ZBAT penting sebagai upaya peningkatan terhadap pengendalian pengambilan air tanah dan penurunan muka tanah," ujarnya. (cr-4)