JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Aktivis pejalan kaki Fahmi Saimima menegaskan penolakannya terhadap rencana pengaktifan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Fahmi menilai kebijakan tersebut merupakan kemunduran dalam praktik perencanaan kota modern yang seharusnya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
"Di tengah perdebatan mengenai efektivitas solusi penyeberangan, pelican crossing telah terbukti lebih unggul karena kecepatan, kepraktisan, dan sifatnya yang manusiawi," ujar Fahmi kepada Poskota, Sabtu, 10 Januari 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut memperkuat kesan bahwa ruang kota kembali dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan visual komersial, bukan kenyamanan warga.
Baca Juga: JPO Sarinah Dibangun Kembali, Warga Nilai Penyeberangan Lebih Aman dan Tertata
"Namun, keputusan untuk menghidupkan kembali JPO Sarinah oleh @pramonoanungw dan @si.rano menuai kritik, terutama karena adanya indikasi fungsi iklan yang menyertainya," ucap Fahmi.
Menurut Fahmi, pengalaman di banyak kota dunia menunjukkan pelican crossing jauh lebih unggul dibandingkan JPO. Selain lebih cepat dan praktis, penyeberangan sebidang dengan lampu lalu lintas dinilai lebih manusiawi karena tidak memaksa pejalan kaki naik-turun tangga atau ramp panjang.
"Masyarakat merasa perlu mempertanyakan arah kebijakan yang diambil. Muncul pertanyaan mendasar: apakah kota ini dirancang untuk manusia, ataukah manusia yang harus mengalah demi kepentingan mobil dan keuntungan semata," kata Fahmi.
Ia mengingatkan bahwa JPO Sarinah sebelumnya telah ditutup pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dengan visi menciptakan kota yang lebih modern.
"Namun, kini, keputusan diambil untuk membangun kembali JPO Sarinah, menimbulkan tanda tanya besar mengenai konsistensi kebijakan dan prioritas pembangunan kota," ungkapnya.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Bangun Ulang JPO Sarinah, Pelican Crossing Tetap Dibuka
Fahmi juga menyoroti alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebut pengaktifan kembali JPO Sarinah bertujuan mempermudah akses bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, argumen tersebut justru bertolak belakang dengan prinsip inklusivitas karena JPO tetap menempatkan penyandang disabilitas sebagai pihak yang harus beradaptasi lebih jauh.
"JPO adalah ‘solusi lama’ yang menyelesaikan masalah kendaraan dengan mengorbankan manusia, apalagi disabilitas," ujarnya.
Kendati demikian, Fahmi menegaskan sikapnya tetap menolak rencana tersebut.
"Tetap menolak," tegas Fahmi. (cr-4)