JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah elemen buruh melakukan aksi demontrasi memprotes kebijakan upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Adapun ratusan masa aksi itu, menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Kamis, 8 Januari 2026.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk merivisi UMP DKI JakarMenurut menjadi 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL).
Said menegaskan, hal itu perlu dilakukan agar UMP Jakarta tak kalah jauh dengan UMP daerah Karawang dan Bekasi.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Kunjungi Fasilitas PT INKA di Banyuwangi, Rencana Pembangunan Trem Makin Serius
"Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta, sesuai 100 persen KHL. Agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi," ujar Said.
Said juga menyoroti ironi kondisi buruh di Jakarta yang bekerja di gedung-gedung bertingkat dan kawasan bisnis elite, namun menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di daerah industri.
"Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," ucap Said.
Lebih lanjut, Said mengutip data dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang menyebut pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 21.000 dolar AS per tahun atau setara Rp343 juta.
Baca Juga: Lebaran Masih Lama, Pedagang Blok B Pasar Tanah Abang Mulai Kebanjiran Pesanan
Jika dibagi per bulan, angka tersebut setara dengan sekitar Rp28 juta. Namun, realitas yang terjadi, upah minimum yang ditetapkan pemerintah provinsi hanya Rp5,73 juta.
"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," kata Said.
Dia juga membandingkan upah buruh Jakarta dengan pekerja di sejumlah kota besar di Asia Tenggara seperti Bangkok, Kuala Lumpur, dan Hanoi yang dinilainya lebih tinggi.
Menurut Said, kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa UMP Jakarta belum mencerminkan realitas biaya hidup di ibu kota.
Baca Juga: Pria Tewas Tertabrak KRL di Parungpanjang Bogor, Korban Terpental Puluhan Meter
"Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, kemudian juga kalah dengan yang di Hanoi Vietnam," ungkap Said.
Atas dasar itu, Said Said meminta Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap realistis dan tidak mengedepankan ego maupun gengsi dalam penetapan upah.
Ia menekankan bahwa siapa pun yang bekerja di Jakarta, baik warga asli maupun pendatang, berhak memperoleh upah yang layak sesuai kebutuhan hidup.
"Apalagi tadi World Bank mengatakan pendapatan per kapita itu Rp28 juta, dan ini similar dengan apa yang disampaikan survei biaya hidup dari BPS yaitu Rp15 juta. Enggak realistis Jakarta itu upah minimumnya Rp5,73 juta," kata Said.
Oleh karena itu, selain menuntut kenaikan UMP menjadi Rp5,89 juta, pihaknya juga mendesak agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL, atau berada di kisaran Rp6,1 juta hingga Rp6,5 juta.
Baca Juga: Demo Buruh Hari Ini 8 Januari di Jakarta, Hindari 2 Titik Lokasi Ini
"Itupun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah," ujarnya.
Said menjelaskan, aksi buruh yang digelar hingga mendekati kawasan Istana Negara merupakan bentuk kekecewaan karena aspirasi mereka dinilai tidak didengar oleh Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.
"Mengapa kita akhirnya datang ke istana? Karena Gubernur DKI enggak mau dengerin kita. Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan," ucapnya.
Menurut Said, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tidak akan tercapai jika upah di ibu kota masih tergolong rendah. Dia menilai daya beli buruh menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Katanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi menuju ke 8 persen. Enggak akan mungkin kalau upah di ibu kota, masih ibu kota kan DKI ini, adalah rendah. Enggak mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang sampai 8 persen itu," ungkap Said.
Said juga menolak kebijakan yang hanya mengandalkan insentif bagi pekerja. Ia menegaskan bahwa insentif seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sementara buruh yang masuk kategori hampir miskin membutuhkan upah yang layak, bukan bantuan sementara.
"Kami minta kalau memang Gubernur Pramono Anung berpihak pada masyarakat Jakarta tadi, subsidi upah," kata dia. (cr-4)