JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gelombang tawuran terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta pada awal tahun 2026 hingga menuai sorotan dari eksekutif maupun legislatif.
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian menyampaikan bahwa tawuran yang baru-baru ini terjadi di Manggarai, Klender, dan Ciracas merupakan hasil dari ketidakperdulian keluarga dalam mendidik anak-anak atau anggota keluarganya agar tidak turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang negatif.
“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran,” ujar Justin kepada awak media pada Senin, 5 Januari 2025.
“Hingga saat ini, terlalu banyak keluarga yang bersikap abai dengan perilaku anggota-anggotanya karena tidak ada konsekuensi terhadap para pelaku tawuran,” sambungnya.
Baca Juga: Antisipasi Tawuran Berulang, Brimob Polda Metro Jaya Patroli di Wilayah Cipinang
Atas dasar itu, Justin meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta untuk mengevaluasi atau mencabut bantuan sosial (bansos) masyarakat yang keluarganya menjadi pelaku tawuran.
“Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas,” kata Justin
“Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta, sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik,” sambung dia.
Kedepankan Pendekatan Humanis
Merespon usulan pencabutan bansos bagi pelaku tawuran, Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Media dan Komunikasi Publik Chico Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati berbagai masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong tanggung jawab keluarga.
Baca Juga: Tawuran Remaja Pecah di Flyover Klender Saat Malam Tahun Baru 2026
"Kami menghormati masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan efek jera dan tanggung jawab keluarga," ungkap dia.
Kendati demikian, pendekatan yang diambil saat ini tetap mengedepankan pencegahan yang humanis dan komprehensif, bukan semata-mata sanksi yang berpotensi berdampak luas terhadap keluarga rentan.
"Namun, pendekatan Pemprov saat ini tetap mengedepankan pencegahan humanis dan komprehensif, bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan," ujarnya.
Menurut Chico, program bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya dirancang untuk melindungi warga miskin dan kelompok rentan.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Tertinggi di Indonesia soal Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Online
"Dan pencabutan harus sesuai regulasi yang ada serta mempertimbangkan dampak sosialnya. Kami akan terus koordinasi dengan DPRD dan Dinsos untuk evaluasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Target Zero Tawuran 2026
Sejak November 2025 lalu, Gubernur Pramono Anung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta yang secara khusus bertugas menangani isu-isu kerawanan sosial di Jakarta.
Chico mengatakan, untuk kawasan-kawasan yang selama ini dikenal rawan konflik seperti Manggarai dan wilayah lain. Satgas Jaga Jakarta akan menjadi garda terdepan dalam upaya monitoring dan pencegahan.
"Untuk kawasan rawan seperti Manggarai, Satgas ini akan menjadi garda depan dalam monitoring dan pencegahan, termasuk program aduan #JagaJakarta yang bisa diakses warga untuk lapor potensi gesekan," kata Chico.
"Satgas ini melibatkan kolaborasi lintas elemen, termasuk Forkopimda (TNI-Polri), tokoh masyarakat, dan warga, dengan pendekatan humanis: informasi dini, koordinasi cepat, dan tindakan terukur," sambungnya.
Chico menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan kawasan Manggarai dan wilayah rawan lainnya mencapai kondisi zero tawuran di tahun 2026 ini.
"Tidak ada solusi instan, tapi dengan kolaborasi semua pihak insyaAllah bisa kita capai bersama," pungkasnya. (cr-4).