SUKARAJA, POSKOTA.CO.ID - Pemkab Bogor membuka dua dinas baru yang berkantor di Vivo Mal, Kecamatan Sukaraja yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan dua dinas baru yang dibuka di Vivo Mal itu, supaya lebih mendekatkan masyarakat dengan fasilitas yang ada, serta memperkuat kualitas pelayanan publik dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa.
Dalam kegiatan tersebut, Rudy juga sekaligus melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang dilakukan di mal tersebut.
Rudy menegaskan, pembentukan dan pengoperasian dua SKPD baru bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan upaya dalam mendekatkan pelayanan yang lebih fokus, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
Baca Juga: 38 Ribu Kendaraan Keluar Masuk Puncak Bogor di Hari Raya Natal, Polisi Terapkan One Way Arah Jakarta
“Pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar, pemerintah harus memperkuat kelembagaan agar pelayanan lebih cepat, tertib, dan profesional,” ucap Rudy kepada wartawan, Jumat 2 Januari 2026.
Rudy menjelaskan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dioperasikan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan serta menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Melalui dinas ini, kata Rudy, pemerintah daerah menargetkan penataan ruang yang lebih terarah, pengendalian perizinan yang berkeadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Saya ingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan perizinan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan di kemudian hari,” ujar Rudy.
Baca Juga: Polres Bogor Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman
Ia melanjutkan, Dinas Kebudayaan dibentuk sebagai langkah serius Pemkab Bogor dalam mengelola dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Pemisahan urusan kebudayaan dari pariwisata diharapkan membuat pengelolaan budaya lebih fokus dan terarah.
“Kabupaten Bogor memiliki banyak situs sejarah, prasasti, dan tradisi budaya yang belum sepenuhnya terinventarisasi dan dikelola secara optimal,” ujar Rudy.
Rudy berharap, dengan hadirnya Dinas Kebudayaan, pemerintah daerah menargetkan penguatan identitas budaya sekaligus pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga membuka pengisian jabatan struktural secara terbuka melalui mekanisme open bidding dan assessment, termasuk untuk dua SKPD baru, guna memastikan diisi oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas,” tuturnya. (cr-6)