JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD Jakarta fokus menyoroti bencana di ibu kota saat cuaca ekstrem yang berlangsung beberapa waktu terakhir.
“Kita memasuki musim penghujan di mana warga Jakarta tidak hanya diresahkan oleh banjir. Tetapi juga oleh pohon tumbang yang sudah memakan korban jiwa,” kata Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Widjojo dalam rapat paripurna DPRD Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Insiden pohon tumbang di dekat Bundaran Senayan memicu kekhawatiran warga. Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ghozi Zulazmi menegaskan, perawatan pohon harus rutin sepanjang tahun.
Dengan kata lain, perawatan pohon tidak boleh bergantung pada kondisi hujan deras atau angin kencang.
Baca Juga: DPRD Jakarta Soroti 13 Tahun Keterlambatan Apartemen Pluit Sea View Serahkan Unit kepada Pembeli
"Pohon-pohon besar di sepanjang jalur utama memerlukan perlakuan khusus agar tidak rawan tumbang," ujarnya beberaa waktu lalu.
Untuk memastikan keamanan masyarakat, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) telah menoping dan merawat secara berkala pohon tua maupun pohon berukuran besar.
Komisi D DPRD Jakarta mengawal program tersebut agar berjalan konsisten.
“Pohon memberi keteduhan dan kualitas udara yang baik, tapi ketika kondisinya melemah lalu terkena angin, pohon itu bisa membahayakan warga,” ucapnya.
Ia juga meminta Distamhut meningkatkan pemantauan langsung terhadap pohon besar yang berada dekat jalan protokol, halte, stasiun, dan persimpangan. Kesiapsiagaan di lapangan menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko pohon tumbang atau patah pada batang.
“Kita harus pastikan pohon-pohon yang sudah menua mendapat penanganan cepat agar tidak lagi menimbulkan kerugian dan ancaman keselamatan,” tuturnya.
Ia berharap, evaluasi titik rawan lebih intensif menjelang puncak musim hujan agar kejadian serupa di Bundaran Senayan tidak terulang.
Penanganan Banjir
DPRD Jakarta menekankan, Pemprov Jakarta mempercepat penanganan banjir sebagai isu utama lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) perlu memprioritaskan penyelesaian infrastruktur pengendali banjir, seperti saluran mikro, makro, serta pengadaan lahan waduk dan sungai.
“Penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh dan berkesinambungan,” katanya.
Sementara itu, Francine mendorong saluran air dan kali dikeruk secara rutin. Pemeliharaan infrastruktur aliran air secara konsisten membantu penurunan risiko genangan.
“Ketika pengerukan dilakukan rutin di seluruh saluran air dan kali di Jakarta, ini sudah sangat membantu warga supaya banjirnya tidak terlalu parah,” ucapnya.
Ia juga meminta Pemprov Jakarta mengatur strategi penanggulangan banjir saat musim kemarau, bukan menunggu laporan ketika terjadi hujan ekstrem.
Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan mengalami ketidakefektifan pembangunan akibat pekerjaan pada musim penghujan, seperti kawasan Setiabudi dan Pesanggrahan, pekerjaan pembuatan tanggul saat musim hujan, sehingga tidak berdampak optimal.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu, lanjut Francine, perlu perencanaan matang. Pelaksanaan pengendalian banjir berdasarkan kalender klimatologi.
Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut, DPRD Jakarta Rancang Perda Utilitas Terpadu
Penataan sistem drainase dan revitalisasi saluran air dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Francine berharap, Pemprov Jakarta mengambil langkah cepat untuk merancang pola kerja yang lebih efektif supaya mengurangi potensi banjir yang terus menghantui warga setiap tahun.
“Dan tolong juga bagi Pemprov DKI Jakarta, agar melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk pengendalian banjir atau pencegahan ini dilakukan pada musim kemarau,” tuturnya.
Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah
Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Jakarta terbebas dari banjir menuai apresiasi kalangan legislator di Kebon Sirih.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar mengapresiasi kegiatan kerja bakti massal di Kali Cideng, Jakarta Selatan.
Kegiatan kerja bakti berskala besar itu digelar pada segmen Kali Cideng. Mulai dari Patra Kuningan hingga Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Oktober 2025.
Sekitar 500 personel terlibat, terdiri dari unsur masyarakat, perangkat wilayah, dan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Memang permasalahan kita di DKI Jakarta itu tidak jauh-jauh dari banjir dan banjir lagi,” tutur dia.
Menurutnya, kerja bakti massal oleh Pemkot dan Sudin SDA Jakarta Selatan menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menghadapi masalah banjir di ibu kota. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari upaya kolektif menjaga kebersihan dan kelancaran aliran sungai.
“Usaha kita semua dan pemerintah dalam mengatasi banjir patut diapresiasi karena memang ini adalah mimpi kita bersama untuk mengatasi kota kita, DKI Jakarta, bebas banjir,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, dua kecamatan besar yang dilalui aliran Kali Cideng, yakni Tebet dan Setiabudi, turut berpartisipasi membersihkan sungai dari tumpukan sampah dan sedimentasi.
Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta Sebut Kesejahteraan Guru Masih Masih jadi Persoalan Serius
“Inilah aksi nyata yang harus dilakukan bersama-sama masyarakat. Bahwasannya lingkungan ini milik kita bersama maka mari kita jaga bersama,” ujar dia.
Ia menekankan, pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan aliran air menjadi faktor penentu agar sungai tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
“Jadi untuk menjaga banjir, segala aspek, seluruh aspek itu harus turut serta ikut berperan,” kata dia.