Tidak hanya foto, surat resmi Mirwan yang beredar di media sosial juga menambah kontroversi. Dalam surat tersebut, Mirwan menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana di daerahnya.
Surat itu seakan menegaskan bahwa keputusan berangkat umrah dilakukan setelah ia menyatakan tidak mampu mengatasi kondisi darurat.
Situasi semakin menjadi sorotan karena pada waktu bersamaan, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih turun langsung meninjau lokasi bencana. Ketidakhadiran Mirwan pada momen krusial tersebut memicu pertanyaan besar mengenai prioritas seorang pemimpin daerah.
Baca Juga: Banjir Rob Genangi 23 RT di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Tak Dapat Izin dari Gubernur Aceh
Kontroversi makin melebar ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberi izin keberangkatan Mirwan.
"Saya tidak teken. Walaupun Mendagri yang teken, ya sudah, itu terserah sama dia," ujar Mualem, dikutip Sabtu 6 Desember 2025.
Mualem mengungkapkan bahwa ia sudah meminta Mirwan menunda keberangkatan karena kondisi Aceh Selatan sedang darurat. Namun permintaan tersebut tidak digubris.
"Kami tidak teken. Untuk sementara waktu jangan pergi, tapi dia pergi juga. Terserah," tambahnya.
Gubernur Aceh juga menegaskan bahwa penentuan sanksi terhadap Mirwan sepenuhnya akan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
"Sama Mendagri nanti sanksinya apa," ujarnya singkat.
Hingga kini, kontroversi Bupati Aceh Selatan ini masih ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai bahwa keberangkatan tersebut menunjukkan buruknya empati dan kepemimpinan pada saat masyarakat membutuhkan perhatian penuh.
Pemerintah pusat pun disebut sedang meninjau langkah disipliner yang memungkinkan. Dengan kondisi pemulihan bencana yang masih berlangsung, masyarakat Aceh Selatan berharap perhatian para pemimpin daerah kembali terfokus pada penanganan korban dan upaya rekonstruksi.
