POSKOTA.CO.ID - Berbagai negara mulai menyoroti terkait banjir Sumatra, negara seperti Amerika Serikat, Iran, Arab Saudi, Rusia, Inggris hingga Armenia memberikan perhatiannya dan menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang terjadi di Indonesia.
Banhkan beberapa negara menawarkan bantuan kemanusiaan. Namun hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum membuka peluang bantuan internasional secara luas.
Hanya Malaysia yang akhirnya berhasil mengirimkan bantuan medis ke Aceh. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan publik, mengapa Indonesia menolak bantuan internasional untuk banjir Sumatra?
Meski begitu, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan melalui jalur darat, laut dan udara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan enam wilayah di Aceh kini dapat diakses melalui jalur laut.
Baca Juga: Mobil Panther Terendam Banjir 10 Jam di Aceh Tetap Menyala, Isuzu Ingatkan soal Keamanan
“Saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di enam wilayah: Lhokseumawe, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang dapat diakses dengan truk jalur darat. Delapan wilayah seperti Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam,” ujar Listyo dikutip dari laman Setneg pada Kamis 4 Desember 2025.
“Kemudian wilayah yang dapat diakses dengan udara saat ini antara lain Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai tingkat kecamatan,” sambungnya.
Bantuan Tak Terjangkau Disalurkan Lewat Udara dan Laut

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pengiriman bantuan udara untuk wilayah yang tidak terjangkau jalur darat.
Ia juga menambahkan keselamatan prajurit menjadi prioritas setelah beberapa personel gugur dalam operasi kemanusiaan.
“Barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box yang pakai baling-baling sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian menggunakan payung udara, dropnya lewat Hercules C-130,” kata Agus.
“Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang dan juga melaksanakan dengan sistem drop Carry Delivery System (CDS) menggunakan pesawat CN dan Hercules,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan TNI AL mengerahkan tujuh KRI termasuk dua kapal rumah sakit yang akan bersiaga di wilayah Aceh.
Unsur udara TNI AL juga diperkuat dengan lima helikopter dan dua pesawat fixed wing yang berfungsi untuk air dropping.
Baca Juga: Banjir Rob Rendam 16 RT di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
“Mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk desain generator. Kemudian untuk unsur udaranya yang on board ada lima helikopter dan satu fixed wing akan ditambah satu lagi fixed wing, dua casa untuk air dropping,” kata Ali.
Alasan Pemerintah Menolak Bantuan Internasional
Berikut ini alasan mengapa pemerintah menolak bantuan dari negara lain, yaitu:
Pemerintah Mengklaim Masih Mampu Menangani Bencana
Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pemerintah masih memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani dampak banjir Sumatra.
Ia menjelaskan bahwa stok makanan, BBM, serta dana darurat nasional masih tersedia. Tantangan terbesar justru berada pada proses distribusi karena beberapa wilayah masih terisolasi.
Baca Juga: Siapa Saja Artis yang Buka Donasi untuk Korban Banjir Sumatra?
Berdasarkan laporan lapangan, bantuan logistik masih dikirim menggunakan helikopter. Beberapa paket dijatuhkan dengan parasut agar lebih cepat menjangkau wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN sebesar lebih dari Rp 500 miliar. Presiden Prabowo juga siap menambah anggaran bila diperlukan.
Status Bencana Belum Ditentukan sebagai Bencana Nasional
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menyebutkan bahwa penetapan status bencana nasional menjadi kunci terbukanya bantuan internasional.
Hingga saat ini, banjir Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Baca Juga: Awas! Ini 12 Wilayah di Jakarta yang Berpotensi Terdampak Banjir Rob
Jika bantuan asing ingin masuk, prosesnya harus mengikuti mekanisme sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk persetujuan resmi dari BNPB.
Malaysia Menjadi Negara Pertama yang Mengirim Bantuan
Malaysia menjadi satu-satunya negara yang telah mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Aceh.
Bantuan tersebut berupa dua juta keping obat-obatan dan perangkat medis seberat dua ton, dikirim melalui pesawat kargo ke Bandara Sultan Iskandar Muda pada 29 November 2025.
Bantuan ini dikirim oleh Gomez Medical Services bersama tim kemanusiaan Blue Sky Rescue Malaysia.
Melalui situs resmi Pemerintah Aceh, bantuan ini tercatat sebagai bantuan internasional pertama pascabencana Siklon Senyar, yang memicu hujan ekstrem selama dua hari dan menyebabkan banjir bandang serta longsor.
Hingga 4 Desember 2025 pukul 06.25 WIB, BNPB mencatat 277 orang meninggal, 193 orang dinyatakan hilang.
Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan bertahap ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat. Beberapa bantuan yang sudah dikirim antara lain:
Bantuan Logistik
- Beras 25 ton
- Minyak goreng 35 ton
- Gula 38 ton
- 2.480 dus air mineral
- 1.780 dus susu
- Mie instan, sosis, kopi, teh
- Sarden dan paket pangan siap saji
- Pakaian, pembalut, dan telur
Total nilai bantuan logistik sementara mencapai Rp107,6 miliar.
Bantuan Sosial dan Layanan Darurat
Kementerian Sosial juga menyediakan:
- Bantuan senilai Rp2,6 miliar
- Dapur umum
- Santunan kematian Rp 15 juta per korban
- Bantuan luka-luka Rp 5 juta per orang
Kementerian Komunikasi dan Digital turut membantu dengan layanan internet Starlink untuk mendukung koordinasi penanganan banjir Sumatra di wilayah terisolasi.