JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menilai persoalan krisis air bersih yang dialami warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, bukanlah isu baru.
Menurutnya, problem akses air bersih di kawasan pesisir utara Jakarta telah berlangsung bertahun-tahun dan belum menemukan penyelesaian komprehensif.
“Warga Muara Angke itu membeli air bersih dari jeriken itu sudah lama. Wilayah Jakarta Utara, pesisir, itu rata-rata punya masalah dengan ketersediaan air bersih,” ujar Yayat kepada Poskota, Rabu, 3 Desember 2024.
Yayat menyampaikan bahwa kondisi geografis dan karakteristik lingkungan menjadi faktor utama minimnya layanan perpipaan.
Baca Juga: Pramono Tanggapi Warga Muara Angke Beli Jeriken Air Bersih: Tak Adil
“Wilayah utara itu adalah wilayah paling rendah dalam konteks pelayanan air perpipaan, karena kondisi tanahnya dan kondisi lingkungannya,” ucap Yayat.
Yayat mengatakan, tantangan terbesar dalam menghadirkan layanan air perpipaan di Muara Angke adalah kondisi permukiman yang sangat padat dan tidak tertata.
Ruang untuk pembangunan jaringan pipa, baik pipa induk maupun pipa distribusi, sangat terbatas.
“Kesulitan terbesar adalah jaringan perpipaan ke sana agak mengalami hambatan karena lingkungan perumahan yang demikian padat. Sistem jaringan jalan lingkungannya juga susah,” kata Yayat.
Kondisi ini, dikatakan Yayat, mengakibatkan biaya investasi yang harus dikeluarkan PAM Jaya menjadi jauh lebih besar. Selain pemasangan jaringan yang rumit, risiko kerusakan pipa akibat kondisi tanah dan kepadatan bangunan juga tinggi.
“Kalau kita membangun biaya investasi itu sangat berisiko bagi PAM Jaya. Apakah nilai investasi dengan tarif yang dikeluarkan bisa tertutup atau tidak?” ungkap Yayat.
Selain itu, Yayat mengungkapkan, faktor ekonomi masyarakat setempat turut menjadi tantangan tersendiri.
Mayoritas warga Muara Angke yang merupakan kelompok berpenghasilan rendah memiliki kemampuan bayar yang terbatas untuk layanan air perpipaan.
“Willingness to pay di sana tidak seperti di wilayah elit Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Wilayah seperti Muara Angke itu kan wilayah yang harga airnya disubsidi,” ujarnya.
Yayat menyebut, kondisi ini membuat PAM Jaya harus mempertimbangkan antara fungsi sosial dan orientasi bisnis. Di satu sisi, warga berhak mendapat akses air bersih layak. di sisi lain, investasi besar yang dikeluarkan harus kembali agar perusahaan tetap sehat secara finansial.
Baca Juga: Warga Muara Angke Jakut Harus Beli Air Bersih dari Jeriken
Menurut Yayat, ada tiga hambatan utama yang membuat penyediaan air bersih di Muara Angke menjadi persoalan panjang.
1. Kondisi permukiman yang padat dan kumuh, sehingga menyulitkan pemasangan infrastruktur perpipaan.
2. Biaya pembangunan jaringan yang sangat tinggi, khususnya untuk menjangkau gang-gang kecil dan rumah-rumah tak teratur.
3. Nilai jual air yang rendah, karena sebagian besar pelanggan membutuhkan subsidi sehingga pendapatan perusahaan tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
“Apalagi jika sistem jaringannya harus menyentuh sampai lingkungan perumahan yang tidak teratur, padat, dan kumuh. Ini tantangan tersendiri,” kata Yayat.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, PAM Jaya harus menimbang apakah akan mengedepankan konsep pelayanan sosial atau tetap menjalankan konsep bisnis.
Menurut dia, jika semata mengandalkan orientasi pengembalian investasi, maka harga air harus disesuaikan dengan biaya pemasangan jaringan yang besar.
“Artinya, mau tidak mau, kalau mau investasinya kembali, nilai jual airnya harus sesuai dengan besarnya investasi yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Yayat menegaskan, persoalan yang dihadapi warga Muara Angke tidak boleh berlarut-larut. Meski menyadari tantangannya besar, ia berharap pemerintah dan PAM Jaya dapat bekerja lebih progresif untuk memastikan warga pesisir mendapat hak atas air bersih yang layak.
“Ini sudah persoalan lama. Jadi memang harus ada langkah yang serius dan keberanian mengambil keputusan. Jangan sampai warga terus-menerus mengandalkan air jeriken,” ungkap Yayat. (cr-4)