JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Jakarta menjadi ibu kota terpadat di dunia menurut laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dengan aktivitas penduduk mencapai 42 juta jiwa.
Adapun ibu kota terpadat kedua diduduki oleh Dhaka, Bangladesh, dengan total 36,6 juta penduduk.
Merespons hal itu, Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebut, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan menjadi langkah penting.
Aziz mengatakan bahwa dengan dilakukannya hal itu, dapat dipastikan pelayanan publik tetap seimbang di tengah laju urbanisasi yang terus meningkat. Apalagi, sejumlah kelurahan sudah tidak mampu menampung beban penduduk yang terlalu besar.
Baca Juga: Jakarta Kota Terpadat di Dunia Versi PBB, Warga: Emang Gitu Kenyataannya
“Kalau penduduknya terlalu banyak, pelayanan jadi tidak maksimal karena kapasitasnya terbatas,” ujar Aziz kepada awak media, Sabtu, 29 November 2025.
Lebih lanjut, Aziz menjelaskan, Jakarta saat ini menghadapi tekanan ganda berupa pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan ruang.
Menurutnya, situasi tersebut membuat kapasitas pelayanan kota sering kewalahan dan mendorong ketergantungan terhadap daerah lain untuk kebutuhan dasar, seperti pengelolaan sampah.
“Jakarta sudah sangat padat dan tidak punya cukup ruang, sehingga harus mengirim sampah ke Bantar Gebang,” ucap Aziz.
Lantas, dia menilai salah satu solusi jangka panjang adalah membangun sistem aglomerasi yang memungkinkan Jakarta dan daerah penyangga bekerja dalam satu kesatuan tata kelola.
Aziz menyampaikan bahwa Jakarta memerlukan pendekatan itu agar tidak terus menanggung dampak lingkungan tanpa memiliki kewenangan mengatur wilayah hulunya.
Baca Juga: Jakarta Puncaki Kota Terpadat di Dunia, Pemprov: Bukan Seluruhnya Penduduk Resmi
“Idealnya Jakarta bisa mengatur lebih baik jika memiliki kewenangan yang lebih luas,” kata Aziz.
Aziz menyebut, sistem aglomerasi memberi peluang bagi Jakarta untuk mengelola kawasan penyangga, mulai dari ruang hijau, manajemen air, hingga pengendalian polusi.
"Tanpa itu, beban kota akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk," ungkap dia. (cr-4)