BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID - Pemkot Bekasi mempercepat penyerapan anggaran jelang akhir 2025, terutama pada sektor pembangunan fisik.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan progres pekerjaan agar target pembangunan tercapai.
Harris menilai realisasi pembangunan fisik hingga kuartal IV belum optimal.
“Serapan anggaran sendiri saat ini sudah di atas 60 sampai 70 persen. Seperti saya bilang kemarin, kami memang terkendala bahan baku. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada (peningkatan),” ujarnya di Plaza Pemkot Bekasi, Senin 24 November 2025.
Baca Juga: Tim Gegana Polri Diterjunkan ke Lokasi Ledakan Mortir di Babelan Bekasi
Ia optimistis serapan anggaran akan meningkat dalam waktu dekat. “Kami sudah menaikkan pendapatan.
Dan sampai minggu kemarin sudah di atas 70 persen. Saya kira ini cukup baik. Upaya-upaya terkait asuransi-asuransi yang besar juga sudah kami lakukan,” katanya.
Pemkot Bekasi menargetkan serapan anggaran 85 hingga 90 persen pada akhir tahun.
“Targetnya sekitar 85 sampai 90 persen. Kami terus ikhtiar dan lakukan sosialisasi agar pendapatan cukup baik. Bukan gagal bayar, insya Allah tidak akan terjadi. Makanya kami harus lebih cepat lagi,” tegas Harris.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, mengakui masih ada hambatan dalam percepatan penyerapan, terutama pada proyek infrastruktur.
“Kami berupaya mendorong OPD terkait untuk memacu penyerapan anggaran,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemulung Tewas Mengenaskan Akibat Ledakan Mortir di Babelan Bekasi, Warga: Badannya Hancur
Menurut Yudianto, dua dinas menjadi fokus percepatan, yakni DBMSDA dan Disperkimtan, yang disebut baru menyerap sekitar 25 persen anggaran.
“Memang ada beberapa proses penyerapan anggaran yang masih rendah, terutama di bidang infrastruktur,” katanya.
Pemkot Bekasi akan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota untuk membahas progres APBD 2024 serta menyusun strategi optimalisasi pendapatan dan penyerapan anggaran 2025.
“Kami perlu memastikan seluruh OPD bergerak serempak. Evaluasi ini penting agar tahun depan tidak terulang persoalan yang sama,” ujar Yudianto. (cr-3)