POSKOTA.CO.ID - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu skema perlindungan sosial yang dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan keluarga berpendapatan rendah.
Memasuki periode penyaluran Oktober–Desember 2025, sejumlah KPM mulai mengeluhkan bahwa bantuan belum masuk meski status mereka masih terdaftar dalam sistem.
Kondisi seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor administrasi maupun teknis.
Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Pemprov DKI Revitalisasi dan Perketat Pengawasan RTH yang Minim Penerangan
Penyebab BPNT Tahap 4 2025 Belum Cair
1. Peralihan Mekanisme Penyaluran dari PT Pos ke Bank Himbara
Melansir dari channel Youtube @Diarybansos, pada tahun 2025, pemerintah melanjutkan proses transisi penyaluran bansos dari PT Pos Indonesia ke bank-bank anggota Himbara (BRI, BNI, Mandiri) serta BSI. Pada fase perpindahan sistem, beberapa data KPM terutama yang masih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lama belum sinkron dengan server bank penyalur.
Akibatnya, dana yang seharusnya masuk tertahan sampai proses sinkronisasi sepenuhnya selesai.
2. Verifikasi Data DTKS Masih Berlangsung
Setiap penyaluran bansos harus melalui proses kecocokan data antara:
• DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
• Data Dukcapil
• Data rekening yang terdaftar pada bank penyalur
Perbedaan kecil seperti perbedaan NIK, ejaan nama, alamat, hingga jumlah anggota keluarga dapat memicu verifikasi ulang. Selama proses ini, pencairan otomatis tertunda.
3. KKS Tidak Aktif atau Mengalami Gangguan Teknis
Banyak kasus di mana bantuan tidak masuk karena KKS:
• Sudah lama tidak digunakan
• Terblokir
• Status tidak aktif
• Mengalami kerusakan chip
Bank biasanya memerlukan aktivasi ulang atau pergantian kartu sebelum dana dapat diproses.
4. Error Sistem pada Bank Penyalur
Keterlambatan juga bisa dipicu error internal bank. Misalnya, dana sudah dikirim oleh Kemensos, tetapi instruksi otomatis (standing instruction) belum berjalan. Hal ini menyebabkan saldo belum muncul di rekening KPM.
Gangguan server biasanya terjadi saat masa puncak penyaluran bansos.
5. Status Penerima Tidak Lagi Aktif
KPM dapat dinonaktifkan apabila hasil verifikasi lapangan menunjukkan kondisi ekonomi telah meningkat atau ditemukan ketidaksesuaian pada data.
Alasan umum nonaktif:
• Perubahan status pekerjaan
• Perubahan komposisi keluarga di Dukcapil
• Laporan pendamping sosial mengenai ketidaksesuaian data
• KPM tidak pernah mengambil bantuan dalam beberapa periode sebelumnya
Solusi Jika BPNT Tahap 4 2025 Belum Cair
1. Cek Status Melalui Situs Resmi Kemensos
KPM dapat memeriksa status pencairan melalui portal resmi CekBansos. Informasi yang ditampilkan meliputi status aktif/nonaktif, jenis bansos yang diterima, dan periode penyaluran terbaru.
Ini menjadi cara tercepat untuk mengetahui apakah data Anda masih dalam antrean verifikasi.
2. Menghubungi Pendamping Sosial
Pendamping PKH/BPNT memiliki akses ke laporan distribusi yang diperbarui secara berkala. Mereka dapat menjelaskan:
• Penyebab keterlambatan
• Status sinkronisasi data
• Jadwal pencairan susulan
Pendamping juga dapat membantu pelaporan jika terjadi gangguan pada KKS.
Baca Juga: Trauma Berat Akibat Insiden Ledakan, Sejumlah Siswa SMAN 72 Minta Pindah Sekolah
3. Mendatangi Bank Penyalur
Jika Anda menggunakan KKS Himbara, lakukan pengecekan di bank:
• Periksa apakah kartu masih aktif
• Tanyakan apakah terjadi error sistem
• Lakukan aktivasi ulang jika kartu tidak terbaca
• Pastikan tidak ada kendala pada rekening penampung
Petugas bank akan memverifikasi apakah dana sudah masuk atau belum tercatat.
4. Mengikuti Pengumuman Resmi dari Kemensos
Penyaluran BPNT rutin dilakukan dalam beberapa gelombang. Apabila suatu daerah tertinggal dalam verifikasi data, biasanya Kemensos akan menerbitkan pencairan susulan. Oleh karena itu, KPM harus mengikuti informasi resmi dari Kemensos maupun pemerintah daerah.
Keterlambatan pencairan BPNT Tahap 4 2025 bukan berarti KPM dicoret dari daftar penerima. Proses administrasi, verifikasi data, transisi sistem penyaluran, hingga gangguan teknis bank dapat memengaruhi kecepatan distribusi.
Dengan memahami penyebab dan mengikuti langkah solusi yang tepat, KPM dapat memastikan hak bantuan tetap diterima sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.