JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov Jakarta menegaskan Program Pangan Bersubsidi tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan anggaran pada 2026. Program yang sudah berlangsung sejak 2017 ini disebut menjangkau sekitar satu juta penerima manfaat setiap tahun.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan lebih dari 16 juta komoditas telah disalurkan, mulai dari beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung hingga susu UHT.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” ujarnya, Jumat, 14 November 2025.
Baca Juga: Raja Yordania Abdullah II Sambangi Jakarta, Polisi Pastikan Tak Ada Rekayasa Lalu Lintas
Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok seperti pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, Kader PKK, KPJ, penghuni rusun, guru honorer, tenaga kependidikan, dan PJLP.
Hasudungan menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran untuk program pangan murah pada 2026.
"Anggaran yang tercantum dalam Raperda masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan," ucapnya.
Penambahan anggaran bisa dilakukan melalui pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui APBD Perubahan 2026.
“Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau," kata Hasudungan.
"Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” sambungnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna APBD 2026 berlangsung panas setelah sejumlah fraksi memprotes rencana pemangkasan subsidi pangan sebesar Rp300 miliar akibat penyesuaian APBD dari Rp95,35 triliun menjadi Rp81,3 triliun.
Anggota Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mengkritik rencana pemotongan itu.
Baca Juga: Pedagang Protes Sewa Kios Naik, Pasar Jaya Klaim Tarif Sudah di Bawah Rekomendasi KJPP
"Saya ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan,” ujarnya.
Fraksi PSI juga menolak pengurangan anggaran. "Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi,” kata Francine. Ia menilai selama ini anggaran hanya mampu menjangkau sekitar 35 persen penerima manfaat, sehingga pemotongan justru memperburuk kondisi.
Dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis ikut meminta penundaan pengesahan APBD "Saya pikir pengesahan Raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan, kita di luar paripurna agar diselesaikan," katanya.
Dalam pengesahan APBD 2026 di Badan Anggaran, subsidi pangan memang tercatat turun Rp300 miliar, sementara dana hibah Forkopimda justru bertambah Rp200 miliar. Namun Pemprov memastikan alokasi untuk pangan bersubsidi tetap dapat diperkuat melalui mekanisme anggaran yang tersedia. (cr-4)