JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya agar pengelolaan karbon nasional tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan di Konferensi Iklim COP30 yang digelar di Brasil.
Hanif menegaskan bahwa nilai ekonomi karbon yang dihasilkan dari upaya menjaga hutan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
"Tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang mitigasi perubahan iklim, tetapi juga tentang memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat di tingkat tapak," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 November 2025.
Baca Juga: Menteri LH Buka COP30 di Brasil, Tegaskan Indonesia Siap Jadi Jembatan Hijau Dunia
Menurut Hanif, mekanisme bagi hasil menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat.
Melalui mekanisme ini, desa dan komunitas adat yang berhasil menjaga hutannya akan menerima kompensasi finansial dari hasil perdagangan karbon.
"Kami ingin memastikan mereka yang menjaga hutan mendapatkan penghargaan yang layak,” katanya.
Ia mencontohkan program Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, yang telah menyalurkan pendapatan kepada masyarakat lokal.
Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas desa, mendukung usaha kecil, serta memperkuat ekonomi masyarakat.
Hanif juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan inklusivitas. Pemerintah berkomitmen agar perempuan dan anak muda turut menjadi penerima manfaat utama dari program karbon.
