POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia mulai mengkaji rencana pembatasan game online tertentu pasca-terjadinya insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, pada Jumat, 7 November 2025.
Wacana ini mengemuka menyusul pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” kata Hadi.
Kekhawatiran terhadap dampak negatif game online menjadi perhatian serius. Prasetyo Hadi menambahkan, “Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan.”
Baca Juga: 5 Rekomendasi HP Gaming 2 Jutaan Terbaik Oktober 2025, Lancar Main PUBG hingga Mobile Legend
Sebagai contoh konkret, disebutkanlah game populer PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Mobile). Menurut Hadi, game semacam ini dinilai berpotensi memberikan paparan yang berbahaya bagi anak-anak. “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujarnya.
Dukungan Penuh dari Pemerintah DKI dan Langkah Pencegahan
Wacana pembatasan ini langsung mendapat dukungan dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat guna mencegah terulangnya insiden serupa.
"Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Senin, 10 November 2025.
Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta sendiri terjadi pada Jumat, 7 November 2025, sekitar pukul 12.15 WIB, bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat di masjid sekolah.
Ledakan pertama terdengar saat khotbah berlangsung, disusul letusan kedua dari arah luar masjid. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku diduga adalah seorang siswa di sekolah tersebut yang berinisial FN dan diduga bergerak sendiri.
Baca Juga: 5 Rekomendasi HP Gaming 2 Jutaan Terbaik Oktober 2025, Lancar Main PUBG hingga Mobile Legend
Upaya Lain Selain Pembatasan Game Online
Selain fokus pada pembatasan, pemerintah juga menekankan pentingnya membangun kembali iklim sosial yang positif. Presiden Prabowo, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, mendorong penguatan kegiatan kemasyarakatan dan ekstrakurikuler.
“Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” ujar Prasetyo.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan wadah positif bagi generasi muda, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah terhadap aktivitas mencurigakan.
Larangan Game Bernuansa Kekerasan Bukan Hal Baru
Kebijakan untuk mengawasi game online yang dianggap bermasalah sebenarnya bukan kali pertama digulirkan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, telah melarang permainan Roblox karena dinilai mengandung unsur kekerasan.
Larangan itu disampaikannya saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Pembatasan Game Online dan Anti-Bullying Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, Soroti PUBG
“Itu mungkin banyak kekerasan ya di game itu, kadang-kadang anak-anak ini tidak memahami bahwa yang mereka lihat itu sebenarnya sesuatu yang tidak nyata,” kata Abdul Mu'ti. “Sehingga karena itu kadang-kadang praktik kekerasan yang ada di berbagai game itu, itu memicu kekerasan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak,” lanjutnya.
Merespons hal tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa opsi pemblokiran terhadap situs atau aplikasi game online yang dianggap melampaui batas, termasuk Roblox dan PUBG, terbuka lebar.
“Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, apa yang ditampilkan di situ memengaruhi perilaku adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025
Rencana pembatasan game online ini kini tengah digodok lebih lanjut, menandai langkah proaktif pemerintah dalam merespons isu keamanan dan pengaruh konten digital terhadap generasi muda.