POSKOTA.CO.ID - Pemerintah pusat tengah mempertimbangkan langkah tegas untuk membatasi hingga memblokir sejumlah game online yang beredar di Indonesia.
Kebijakan ini mencuat setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang melibatkan seorang siswa dan memicu kekhawatiran soal dampak permainan digital terhadap perilaku remaja.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini menelusuri berbagai opsi pengendalian guna menekan pengaruh negatif game yang dinilai dapat merusak karakter generasi muda.
“Kita sedang mencari langkah pembatasan dan solusi terbaik terhadap dampak game online,” ujar Prasetyo, Senin, 10 November 2025.
Baca Juga: Mayat Perempuan Mengapung di Kali Balong Jaer Bekasi, Polisi Pastikan Bukan Korban Kekerasan
PUBG Masuk Pengawasan Pemerintah
Kecurigaan adanya pengaruh game diperkuat dengan ditemukannya senjata mainan laras panjang di lokasi kejadian.
Hal ini membuat pemerintah mengkaji ulang izin game yang memuat unsur kekerasan, termasuk PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).
PUBG dinilai memiliki konten yang terlalu eksplisit dalam menampilkan penggunaan senjata dan aktivitas peperangan.
Prasetyo menilai paparan kekerasan digital berpotensi menumpulkan kepekaan remaja terhadap tindakan agresif di dunia nyata.
Baca Juga: Kepala SPPG Jatiasih Bekasi Akan Diperiksa Polisi soal Dugaan Kekerasan dan Pelecehan
“Secara psikologis, hal yang berkaitan dengan kekerasan bisa dianggap normal bila terus-menerus terpapar,” tambahnya.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembatasan game bertema perang tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi kembali di lingkungan pendidikan.
“Pemerintah DKI siap mendukung kebijakan pusat demi memastikan kejadian di SMA 72 tidak terulang,” kata Pramono usai meninjau lokasi dan berbicara dengan keluarga korban.