POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini diharapkan mampu menopang kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap mulai hari ini melalui dua jalur utama: bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.
“Jadwal sudah mulai hari ini bertahap. Hari ini yang lewat Himbara menyalur ke lebih dari 8 juta penerima,”
ujar Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: 2 Aplikasi Penghasil Uang Terbukti Bayar ke Dompet Digital, Cek di Sini
Sasaran Penerima dan Basis Data Penyaluran
Menurut Gus Ipul, penyaluran BLT Rp900.000 ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang menjadi acuan resmi pemerintah. Data tersebut mencakup Desil 1 hingga Desil 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menghindari potensi tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Penyaluran berdasarkan data DTSN agar tepat sasaran dan bisa diawasi secara transparan,” jelas Gus Ipul.
Mekanisme Pencairan BLT 2025
Penyaluran bantuan dibagi ke dalam dua mekanisme besar:
- Melalui Himbara (Bank Milik Negara)
Penerima bantuan yang terdaftar di Himbara akan menerima dana melalui rekening bank, namun proses ini memerlukan waktu karena penerima harus melakukan pembukaan rekening baru terlebih dahulu.
“Kalau lewat Himbara itu perlu buka rekening dulu, perlu waktu dan pembagian kartu,” ujar Gus Ipul. - Melalui PT Pos Indonesia
Untuk wilayah yang belum memiliki akses perbankan, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Mekanisme ini dinilai lebih cepat karena bisa dilakukan dengan dua cara: penerima datang langsung ke kantor pos atau petugas pos mengantarkan langsung ke rumah penerima yang tidak bisa hadir.
“Bagi yang tidak bisa datang, petugas akan mendatangi langsung rumah penerima,” tambahnya.
Fakta di Lapangan: Belum Merata di Beberapa Daerah
Meski secara resmi telah diumumkan mulai disalurkan, temuan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa penyaluran belum berjalan merata. Salah satunya terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jadwal pencairan BLT dari Kemensos.
“Kami belum menerima informasi resmi dari Kemensos. Baru dengar kabar dari media,”
ujar Agni Asmara Megatrah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Lumajang.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kantor pos di wilayah Lumajang tampak lengang, tanpa antrean penerima bantuan. Petugas pos pun mengaku belum menerima instruksi ataupun daftar nama penerima bantuan.
Hal serupa juga ditemukan di beberapa wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan belum bisa memastikan jadwal pencairan karena data penerima belum diterima dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu data dari pusat. Ada warga yang datang menanyakan, tapi belum bisa dilayani,” jelasnya.
Sementara itu, Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, juga belum menerima perintah resmi untuk menyalurkan BLT Kesra. Suasana kantor pos terpantau sepi, hanya ada beberapa warga yang datang untuk layanan pos reguler.
“Kami belum mendapatkan instruksi dari Kemensos,” ujar salah satu petugas.
Langkah Pemerintah: Pengawasan dan Evaluasi
Pemerintah memastikan akan memperkuat koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur agar proses distribusi berjalan lancar. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap wilayah yang mengalami keterlambatan penyaluran.
Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan informasi palsu atau oknum yang mengatasnamakan Kemensos, terutama yang meminta biaya administrasi atau data pribadi melalui pesan singkat dan media sosial.
Penerima bantuan disarankan untuk mengecek status penerimaan BLT melalui situs resmi Kemensos atau datang langsung ke kantor desa dan kantor pos terdekat.
Tujuan Program dan Dampak Ekonomi
Program BLT Kesra 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Dengan nilai bantuan Rp900.000 per keluarga, diharapkan masyarakat penerima bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak.
Pakar ekonomi sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Aditya Rahman, menilai bahwa kebijakan BLT memiliki dampak positif jangka pendek terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, ia menekankan pentingnya program pendampingan ekonomi produktif agar penerima dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
“BLT efektif untuk meredam gejolak ekonomi jangka pendek, tapi perlu disertai program pemberdayaan agar penerima bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Siapa Fery Suriadi? Pria yang Viral karena Tak Sengaja Aktifkan Kamera Depan
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski memiliki manfaat besar, tantangan penyaluran BLT masih berkisar pada akurasi data penerima dan kesiapan infrastruktur penyalur, terutama di wilayah terpencil.
Kemensos berkomitmen melakukan pemutakhiran data DTSN secara berkala serta memperkuat sistem digitalisasi bantuan agar penyaluran lebih transparan dan akuntabel.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai ke tangan yang tepat,” tegas Gus Ipul.
Ke depan, pemerintah berencana mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial dengan sistem digital wallet (dompet digital) agar penerima bisa mengakses bantuan tanpa harus datang ke kantor pos atau bank.
Penyaluran BLT Rp900.000 menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, pemerintah berjanji mempercepat proses distribusi dan memastikan transparansi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Masyarakat diimbau untuk aktif mengecek status bantuan, tetap waspada terhadap informasi hoaks, serta menggunakan bantuan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.