TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Dalam upaya membangun dan memperkuat kemandirian ekonomi umat Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha Kementerian Agama RI menggandeng Yayasan Karakter Eling Indonesia dalam kegiatan Sosialisasi Program Prisma Umat melalui #Bebenah Berkarakter di Vihara Puspa Sari Meitreya, Tangerang, Banten, Senin, 13 Oktober 2025.
Kegiatan yang dihadiri puluhan umat Buddha, penyuluh agama, serta pegawai Ditjen Bimas Buddha, menjadi langkah konkret Ditjen Bimas Buddha dalam mengubah paradigma pembinaan umat yang selama ini cenderung bersifat seremonial menjadi lebih produktif dan memberdayakan.
Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi menyampaikan melalui program Prisma Umat, Ditjen Bimas Buddha berupaya menggerakkan umat agar tidak lagi menjadi objek bantuan, melainkan menjadi subjek pembangunan ekonomi keagamaan.
Menurut Supriyadi, pembinaan umat Buddha tidak boleh berhenti pada aspek spiritual semata. Keyakinan yang kuat, katanya, harus berjalan beriringan dengan kemampuan ekonomi yang kokoh. Melalui Prisma Umat, Ditjen Bimas Buddha berupaya menyelami kondisi sosiologis umat dan memperkuat basis perekonomian mereka.
Baca Juga: Dirjen Bimas Buddha: Pelaksanaan Anggaran Harus Berdampak bagi Kemajuan Umat
Program Prisma Umat sendiri merupakan akronim dari Produktif, Integrasi, Sinergi, Mandiri, dan Akuntabel. Seperti layaknya sebuah prisma yang membiaskan cahaya menjadi spektrum warna, program ini dirancang untuk mengalirkan satu sumber daya umat menjadi manfaat yang luas bagi kesejahteraan bersama, dengan tagline #MembiaskanKebaikan, MeluaskanManfaat.

“Kami hadir bukan hanya untuk membimbing secara spiritual, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi umat. Jika seseorang punya jiwa produktif, maka ia perlu diberi ruang untuk berkembang. Kalau dia punya keahlian, misalnya di bidang akuntansi, kita bantu kembangkan agar bisa berdaya dan memberi manfaat,” ujarnya.
Dirinya berharap wihara tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup umat, maka di sini kita dorong wihara menjadi tempat memakmurkan umatnya,” tambah Supriyadi.
Program Prisma Umat juga disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peran Lembaga Keagamaan dalam Pengentasan Kemiskinan. Ditjen Bimas Buddha berkomitmen menjadikannya sebagai program nasional yang berkelanjutan dan terukur.
Supriyadi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Lembaga Dana Paramitha dan komunitas majelis agama. Bahkan, koordinasi lintas kementerian juga tengah dijajaki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih masif dan terintegrasi.
“Kami akan mengkoordinasikan dengan Kemenko PMK dan Kemensos, karena mereka punya kepentingan yang sama dalam pengentasan kemiskinan. Ke depan, sinergi ini akan menjadi bagian penting dari implementasi Prisma Umat,” jelasnya.
Supriyadi menegaskan bahwa ke depan, Yayasan Karakter Eling Indonesia hanya akan berperan sebagai mentor awal. Setelah itu, para penyuluh agama Buddha akan mengambil peran utama sebagai pelaksana program di lapangan.
“Kami akan siapkan pelatihan dan workshop bagi para penyuluh agar mereka bisa memahami cara kerja pemberdayaan umat ini. Saat turun ke lapangan, mereka harus mampu mendengar, memahami, dan membantu mengembangkan potensi umat,” katanya.
Baca Juga: Gelar Dialog Publik, Ditjen Bimas Buddha Susun Rencana Strategis 5 Tahun
Program Prisma Umat kini tengah disiapkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Bimas Buddha sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan.
“Kita ingin Prisma Umat tidak berhenti di tataran konseptual. Ini harus jadi kebijakan nyata yang bisa diukur dampaknya terhadap kesejahteraan umat,” tegas Supriyadi.
Melalui gerakan ini, Ditjen Bimas Buddha menargetkan terbentuknya ekosistem keumatan yang saling menopang antara rumah ibadah, lembaga keagamaan, dan umat itu sendiri.
Dengan begitu, umat Buddha di Indonesia bukan hanya kuat secara spiritual, tetapi juga tangguh secara ekonomi-selaras dengan semangat moderasi beragama dan pembangunan inklusif yang dicanangkan pemerintah.