KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPD Jakarta Fahira Idris meyakini Gubernur Jakarta Pramono Anung mampu menghadapi tantangan besar akibat pemotongan atau pemangkasan DBH dari Pemerintah Pusat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang seharusnya mencapai Rp 95 triliun turun menjadi Rp 79 triliun akibat dana DBH dipangkas Rp 15 triliun.
"Saya yakin Pak Pramono dan jajaran Pemprov DKI mampu menjaga agar pemotongan Dana Bagi Hasil ini tidak menghambat jalannya program-program prioritas publik," ujar senator Jakarta tersebut, dalam keterangannya, dikutip, Rabu, 8 Oktober 2025.
Kendati ada pemotongan, Fahira menegaskan, masyarakat harus tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, dan akses transportasi yang terjangkau. Karena memang Jakarta memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang cukup kuat untuk beradaptasi.
Baca Juga: Polisi Pastikan Dentuman dan Cahaya di Langit Cirebon Bukan Meteor
Menurut Fahira Idris, langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Jakarta merupakan keputusan tepat.
Namun, dia menegaskan pentingnya kebijakan tersebut disertai inovasi pembiayaan dan tata kelola anggaran yang berorientasi hasil.
Menurutnya ada beberapa langkah strategis yang patut ditempuh agar program pembangunan tetap berjalan efektif meskipun fiskal daerah tertekan.
"Pertama, lakukan prioritisasi berbasis dampak (impact-based budgeting). Setiap rupiah yang dikeluarkan harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan publik," ucap Fahira.
Fahira menyebutkan, belanja yang tidak memiliki multiplier effect signifikan perlu ditunda dulu. Kemudian dorong kolaborasi multi-pihak.
Pemprov Jakarta dapat menggandeng universitas, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk melakukan pendanaan campuran (blended finance) bagi program sosial dan infrastruktur.
Selanjutnya, sambung Fahira, optimalkan kinerja BUMD. Ke depan, kinerja BUMD harus terus dikuatkan menjadi profit center daerah tanpa meninggalkan misi pelayanan publik. Audit kinerja, restrukturisasi bisnis, dan kemitraan strategis menjadi keharusan. Terakhir, Pemprov Jakarta harus bangun kepercayaan publik melalui transparansi.
"Di era keterbukaan informasi, Pemprov perlu menampilkan laporan realisasi anggaran berbasis hasil (outcome-based transparency). Kejelasan prioritas dan keterlibatan publik akan memperkuat legitimasi kebijakan efisiensi," kata Fahira.
Selain itu, Fahira juga mengapresiasi langkah Gubernur Pramono yang berkomitmen tidak memangkas program-program sosial. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta tetap menjaga kelangsungan proyek strategis seperti MRT dan penyediaan air bersih.
Dia berharap tantangan ini bisa menjadi titik balik menuju tata kelola fiskal yang lebih efisien, inovatif, dan mandiri.
"Tentunya seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, eksekutif, legislatif, BUMD, dan masyarakat semakin kokoh berkolaborasi menjaga keberlanjutan pembangunan di kota kita tercinta ini,” ucap Fahira.