BEKASI BARAT, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah membentuk tim khusus bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Bekasi sudah terkoordinasi dan kami sudah membuat SK-nya,” kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin, 6 Oktober 2025.
Menanggapi pernyataan DPRD Kota Bekasi yang menyebut kejadian ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG, Tri menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi guna membentuk satuan tugas (Satgas) khusus pengawasan.
“Ya, kemarin sudah dengan Kajari. Karena bagian dari pemerintah pusat untuk melakukan pembuatan tim Satgas. Nah, Satgasnya kan sudah ada dan itu sudah terkoordinasi di seluruh unsur-unsur yudikatif yang ada,” ucapnya.
Baca Juga: Puluhan Perempuan di Bekasi Tertipu Investasi Kosmetik Bodong, Kerugian Capai Miliaran Rupiah
Ia menegaskan, polisi, kejaksaan, dan pengadilan akan bekerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk memastikan program berjalan sesuai prosedur.
Selain pengawasan hukum, Tri juga telah meminta perangkat daerah, mulai dari lurah, camat, hingga puskesmas, melakukan pendampingan terhadap pihak penyedia makanan (SPPG) agar suplai makanan tetap dalam kondisi baik dan higienis.
“Jadi kami sudah meminta mulai dari lurah, camat, dan juga puskesmas melakukan pendampingan, memastikan bahwa secara operasional mereka dalam kondisi yang baik, terutama kebersihannya,” ujarnya.
Sementara itu, ia juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan pengelolaan limbah dan sisa makanan dari dapur penyedia MBG.
Baca Juga: 8.000 Pelanggan di Bekasi Utara Terdampak Gangguan Air, PDAM Tirta Patriot Janji Segera Atasi
“Kami juga mendorong kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih aware terkait sampah-sampah sisa yang dihasilkan dari dapur-dapur yang ada,” tambahnya.
.webp)
