TANAH ABANG, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah elemen masyarakat kembali berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 5 September 2025.
Aksi damai tersebut melibatkan buruh hingga masyarakat sekitar pukul 15.20 WIB. Mereka menagih realisasi legislator perihal tuntutan 17+8 dari masyarakat.
Kemudian, massa aksi melakukan orasi hingga aksi teatrikal di depan Gedung DPR. Sambil duduk dan memegang spanduk protes hingga kritik, mereka tampak berunjuk rasa dengan tertib. Sementara itu, polisi mengawal jalannya demo di lokasi.
Dalam aksi damai yang digelar hari ini, mahasiswa menuntut dan menyerukan pemerintahan Indonesia secara tegas, di antaranya:
Baca Juga: DPRD Jakarta Berkomitmen Prioritaskan Kepentingan Rakyat
- Segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam lima tuntutan.
- Membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad-hoc independen yang melibatkan komponen Rakyat, untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat. Mengingat pelanggaran yang terjadi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah hati nurani terhadap penyelesaian yang transparan dan berkeadilan;
- Sebagai konsekuensi logis dari tindakan represif tersebut, kami menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi, dengan menghindari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Menuntut evaluasi total terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat regresif di tengah ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ini kami nilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga evaluasi harus mengedepankan partisipasi bermakna dan memprioritaskan kembali anggaran untuk perlindungan sosial.
- Evaluasi Komprehensif terhadap kinerja Pemerintahan Indonesia dalam hal kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah juga perlu memahami bahwa kekecewaan publik muncul sebagai hasil dari akumulasi permasalahan yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
- Pemerintahan Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
- Reformasi proses legislasi DPR terhadap segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, menjatuhkan sanksi kepada Fraksi Partai Politik dan anggotanya yang melanggar kode etik serta memicu kemarahan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
- Menuntut aparat penegak hukum negara Indonesia untuk menghentikan praktik-praktik pelanggaran HAM serta melaksanakan kewenangan dengan tuntutan sebagai berikut:
- Melakukan fungsi pengayoman secara non-represif dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia sebagai landasan moral.
- Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang dan pastikan tidak ada praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
- Melaksanakan penindakan hukum secara terbuka dan akuntabel terhadap setiap aparat, baik pelaksana maupun pemberi perintah, yang terlibat dalam praktik kekerasan.
- Mendorong reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian guna melahirkan kepemimpinan yang bersih serta sistem yang profesional dan berpihak pada rakyat.