POSKOTA.CO.ID - District Blok M, Jakarta Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pusat nongkrong anak muda Jakarta, tengah menjadi sorotan publik.
Pasalnya, sejumlah gerai UMKM makanan yang sebelumnya meramaikan area tersebut dikabarkan angkat kaki secara massal.
Kabar ini menjadi viral setelah banyak akun gerai UMKM mengunggah pengumuman pamit dari District Blok M.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, District Blok M baru saja bangkit pada akhir 2024 setelah sekian lama terbengkalai dan dikenal kumuh.
Kehadiran puluhan UMKM kuliner sukses mengubah wajah kawasan tersebut menjadi lebih hidup, bahkan sempat menjadikannya sebagai salah satu ikon kuliner dan hiburan baru di Jakarta Selatan.
Namun, kebangkitan itu ternyata tak berlangsung lama. Lantas, apa penyebab sebenarnya UMKM angkat kaki massal dari District Blok M?
Baca Juga: Viral Rumah Ahmad Sahroni Disatroni Massa, Jam Tangan Rp11 Miliar hingga Tas LV Raib Dijarah
Apa Penyebab Sebenarnya?
Isu yang paling santer muncul adalah kenaikan harga sewa yang dinilai memberatkan para pelaku UMKM.
Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha kecil tidak mampu bertahan, terlebih dengan margin keuntungan yang tipis.
Sejumlah warganet mengaitkan hal ini dengan rencana pengelolaan baru District Blok M oleh Koperasi Merah Putih (KMP) Melawai.
“Blok M District yang kemaren jadi hub anak muda dimahalin menjelang Koperasi Merah Putih full operation,” tulis akun X @FelixSGL1, dikutip Poskota.co.id.
Ia juga menjelaskan, model bisnis yang diterapkan diduga menyesuaikan dengan investasi besar dari salah satu developer ternama.
“Model bisnisnya pengelolaan tempat nongkrong dinaikin sewanya. KMP mau disuntik modal sama salah satu developer 9 naga,” lanjutnya.
Baca Juga: Profesi Salsa Erwina Apa? Sosok Muda UGM yang Viral Usai Tantang Debat Ahmad Sahroni
Respons Gubernur DKI Jakarta
Menanggapi isu tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo buka suara.
Ia mengakui, adanya persoalan dalam kerja sama pengelolaan kios di kawasan Blok M antara MRT Jakarta dan pihak koperasi.
Menurutnya, batas atas dan batas bawah tarif sewa sebenarnya sudah ditetapkan.
“Ternyata, tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga saya sudah menegur Dirut MRT. Kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerja samanya, maka saya minta untuk dibatalkan,” kata Pramono memberikan keterangan.
Pramono menegaskan bahwa keberadaan UMKM di Blok M harus diprioritaskan. Ia menilai, geliat ekonomi di kawasan tersebut tidak boleh padam hanya karena kebijakan harga sewa yang dianggap semena-mena.