BEKASI TIMUR, POSKOTA.CO.ID - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Wakil Wali Kota, Abdul Harris Bobihoe, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan DPRD menemui langsung peserta aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, pada Senin siang, 1 September 2025.
Dalam kesempatan itu, Tri menegaskan, bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang.
Ia memastikan aspirasi masyarakat akan didengar dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Komitmen pemerintah daerah saat ini adalah menjaga integritas dan keamanan bersama, dengan mendeklarasikan bahwa Eksekutif hingga Legislatif Kota Bekasi adalah kota anti anarkis dan kota anti korupsi,” tegas Tri Adhianto, Senin, 1 September 2025.
Ia menambahkan, suara rakyat tidak boleh diabaikan karena dari aspirasi itulah lahir kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswi Tewas Tabrak Truk yang Parkir di Pinggir Jalan Baru Cipendawa Bekasi
Pemerintah daerah, lanjutnya, hadir bukan untuk menjaga jarak, melainkan untuk berjalan beriringan dengan warganya. Lebih lanjut, Tri mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah dinamika sosial yang berkembang.
“Bekasi harus menjadi contoh bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan damai dan bermartabat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan teruskan ke pusat. Terima kasih karena telah menyuarakan pendapat dengan tertib dan damai,” kata Harris.
Tri juga berharap situasi Kota Bekasi tetap kondusif. Ia mengingatkan agar kericuhan pada aksi sebelumnya tidak terulang kembali, karena diyakini dipicu provokasi dari pihak luar.
“Bekasi adalah rumah kita bersama. Mari jaga ketenangan, keamanan, dan persatuan di kota ini. Jangan biarkan provokasi memecah belah kebersamaan kita,” jelas Tri. (cr-3)