Isi Tuntutan Rakyat 17+8 Apa? Ini Detail yang Didesak Jerome Poline Cs

POSKOTA.CO.ID - Unggahan mengenai '17+8 Tuntutan Rakyat' yang diinisiasi oleh YouTuber sekaligus publik figur, Jerome Poline Sijabat bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil tengah viral di media sosial.

17+8 Tuntutan Rakyat tersebut merupakan dua bagian yang mencakup 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

Jerome menyebut daftar ini merupakan hasil rembukan jutaan warganet di kolom komentar hingga story Instagram miliknya, serta merangkum desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya dipublikasikan oleh YLBHI.

Selain itu, poin tuntutan juga mengakomodasi isi petisi Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang.

Isu “17+8 Tuntutan Rakyat” mencuat setelah demonstrasi besar yang dimulai selama sepekan sejak 25 Agustus 2025.

Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ketua umum partai politik memberi keterangan pers pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung larangan anggota DPR bepergian ke luar negeri dan wacana pencabutan tunjangan DPR.

Namun, publik menilai respons itu belum menyentuh substansi tuntutan, bahkan absen dari permintaan maaf atas jatuhnya korban jiwa.

Di media sosial, warganet ramai menyuarakan kritik. Sebagian menuntut agar hak istimewa DPR seperti pensiun seumur hidup dihapus, sementara yang lain menilai suara rakyat belum sepenuhnya didengar.

Lantas, apa isi dari '17+8 Tuntutan Rakyat' yang didesak Jerome Poline Cs? Berikut detail selengkapnya.

Baca Juga: Sosok Badru Kepiting Siapa? Bocah Viral di Tengah Kericuhan Demo DPR 25 Agustus 2025

Tuntutan dalam 1 Minggu

Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025.

1. Tugas Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

• Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

3. Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

4. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

5. Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

6. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Baca Juga: Viral Foto Anggota Polisi Tengah Makan di Restoran Mewah, Bill Sampai Rp11 Juta

Tuntutan Dalam 1 Tahun

Kemudian, untuk tuntutan jangka panjang dalam waktu tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026, berikut adalah rincian selengkapnya.

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

• Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

• Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

• Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

• DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

• DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

• Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

• DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

• Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN

Kini, “Tuntutan Rakyat 17+8” tak hanya jadi perbincangan di media sosial, tetapi juga berkembang menjadi simbol konsolidasi suara publik yang menuntut perubahan nyata.