POSKOTA.CO.ID - Diaspora Indonesia di Denmark sekaligus Influencer, Salsa Erwina Hutagalung kembali mencuri perhatian publik.
Setelah sempat viral menantang debat anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Salsa membuat draft poin tuntutan rakyat terhadap pemerintah melalui media sosial pribadinya.
"Temen2 apakah setuju dengan DRAFT TUNTUTAN (belum final) ini kepada pemerintah untuk dilaksanakan dalam selambat-lambatnya 7 hari ke depan? Kalau gak, kita delete. Kalau ya, kita lanjutkan!," tulisnya melalui akun Instagram @salsaer.
Kemudian, Salsa mengunggah versi final draft dengan 12 poin tuntutan rakyat dan menandai akun Instagram resmi DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto, pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025.
Unggahan ini mendapat respons luas dari masyarakat dan disetujui oleh jutaan warganet.
Baca Juga: Profil Vestas: Perusahaan Energi Angin Global yang Jadi Tempat Kerja Salsa Erwina Hutagalung
Salsa menekankan, agar DPR RI dan pemerintah menindaklanjuti tuntutan ini dalam waktu 7 hari ke depan.
“Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 SEPTEMBER 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?," jelas Salsa Erwina dalam deskripsi postingannya.
"Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada di tangan kalian, mampukah mewujudkannya? @dpr_ri @prabowo Semua bangsa Indonesia, kita kampanyekan terwujud dalam 7 hari kedepan! HIDUP RAKYAT!! kita semua berhak hidup layak dan hidup dinegara yang adil, bebas korupsi, berpihak pada rakyat bukan kepentingan partai atau siapapun kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat!!!! *kedepannya: segera dibentuk setelah 7 hari,” tambahnya.
Lantas, apa saja tuntunan rakyat selama tujuh hari kedepan yang dibagikan Salsa Erwina? Simak selengkapnya.
Baca Juga: Tolak Tantangan Debat Salsa, Ini Latar Belakang Pendidikan Ahmad Sahroni yang Dipertanyakan Netizen
Apa Saja Tuntutan 7 Hari Kedepan?
Dikutip dari Instagram @salsaer, berikut draft tuntutan tujuh hari kedepan yang dibagikan Salsa Erwina untuk Pemerintah.
1. SAHKAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. PECAT anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK AUDIT segala kepemilikan harta, aset, dsb.
3. BEBASKAN pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.
4. REFORMASI DPR :
- AUDIT secara TRANSPARAN lewat badan NETRAL penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Kedepannya: LAPORKAN PENYERAPAN anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat.
- RAMPINGKAN anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgent (penting-red.) bagi kesejahteraan rakyat.
- TOLAK mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN.
- HAPUSKAN perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti:
- PPh 21 ditanggung oleh APBN,
- sistem pengawalan khusus,
- transportasi cukup transportasi umum gratis,
- pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode.
Ke depannya:
- KPK MENINJAU DAN MEMERIKSA setiap anggota DPR.
- SIARKAN segala sidang dan rapat secara LIVE transparan dengan masyarakat.
5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR), disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji.
6. TETAPKAN Key Performance Indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Ke depannya: 1) Evaluasi dan PECAT yang tidak bisa memenuhi target, 2) Laporkan progress, achievement (pencapaian-red.), challenges (berbagai tantangan-red.), secara berkala kepada rakyat.
7. AUDIT menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN.
8. BATALKAN rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
9. ADILI pembunuh pahlawan Affan Kurniawan SEBERAT-BERATNYA. NEGARA HARUS MENANGGUNG biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. LENGSERKAN Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat.
10. BERIKAN standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, seluruh guru di Indonesia.
11. REFORMASI KINERJA KEPOLISIAN yang profesional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.
12. SYARAT ANGGOTA DPR
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia, namun diperlukan pembaruan menyeluruh agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan kredibel. Beberapa ketentuan yang diusulkan untuk menjadi syarat masuk DPR antara lain :
- Pendidikan minimum Strata 1 (S1) atau setara, guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif.
- Kemampuan bahasa asing yang terukur, dengan standar skor TOEFL minimal 500, mengingat anggota DPR juga mewakili rakyat di ranah internasional. Selain itu, anggota DPR harus memiliki kemampuan berbicara di depan publik dengan baik dan cerdas.
- Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk di suatu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya.
- Tes kapabilitas oleh partai politik layaknya PNS atau pegawai BUMN, termasuk tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Intelligence), AQ (Adversity Intelligence), dsb.
Aspirasi tersebut menjadi simbol ketegasan masyarakat Indonesia untuk meminta transparansi, keadilan, dan reformasi menyeluruh bagi lembaga legislatif dan eksekutif.