POSKOTA.CO.ID - Tanggal 25 Agustus 2025 menjadi momen penting dalam dinamika politik Indonesia. Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online (ojol) memenuhi kawasan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta.
Aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” itu berlangsung sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI, yang dinilai berlebihan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Spanduk, poster, dan orasi mengiringi aksi tersebut. “Kami menolak DPR yang hanya mementingkan diri sendiri!” teriak salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
Suasana semakin panas ketika aparat kepolisian yang berjaga menembakkan gas air mata dan meriam air setelah massa mencoba mendekat ke pagar gedung DPR.
Melansir dari berbagai sumber, aksi ini semula berjalan damai namun berubah ricuh ketika massa melemparkan batu dan bambu runcing ke arah aparat.
Beberapa jurnalis yang meliput pun turut menjadi korban benturan, termasuk fotografer ANTARA, Bayu Pratama Syahputra, yang mengalami pemukulan oleh oknum aparat.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru PT Wings Group Indonesia, Cek Syarat Lengkapnya
Respons Media Asing terhadap Demo 25 Agustus 2025
Fenomena ini tak hanya menyedot perhatian publik nasional, tetapi juga menjadi headline media internasional. Empat media besar Reuters, The Edge Malaysia, Bloomberg, dan Channel News Asia memberikan sorotan tajam terhadap demonstrasi tersebut.
1. Reuters: Polisi Bentrok dengan Demonstran
Reuters, kantor berita asal Inggris, menurunkan laporan berjudul “Indonesian police clash with protesters against parliamentarians' salaries”. Media itu menyoroti penggunaan gas air mata dan meriam air oleh polisi untuk membubarkan massa.
“Polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk memukul mundur ratusan demonstran yang mencoba masuk ke gedung DPR pada hari Senin untuk memprotes apa yang mereka sebut gaji dan tunjangan yang berlebihan bagi anggota DPR,” tulis Reuters, Senin, 25 Agustus 2025.
Reuters juga menekankan jurang ketimpangan antara gaji DPR yang bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan dengan pendapatan rata-rata pekerja Indonesia yang hanya sekitar Rp 3,1 juta. Media itu menilai kontras ini menjadi bahan bakar utama kemarahan publik.
2. The Edge Malaysia: Publik Marah atas Tunjangan Perumahan
Dari Kuala Lumpur, The Edge Malaysia memuat artikel berjudul “Police use tear gas, water cannons to disperse Jakarta protests”. Fokus utama mereka adalah tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan yang dianggap berlebihan.
“Kemarahan publik semakin memuncak atas tunjangan perumahan yang baru diperkenalkan bagi anggota DPR Indonesia, sebesar Rp 50 juta per bulan (RM12.937) setara dengan hampir 10 kali upah minimum di Jakarta tahun ini,” tulis The Edge Malaysia, Senin, 25 Agustus 2025.
Media itu juga menyoroti kontras antara kebijakan DPR dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang sedang mengampanyekan pengetatan anggaran pemerintah. Kebijakan tunjangan dianggap menyalahi semangat penghematan fiskal.
3. Bloomberg: Tekanan Publik terhadap DPR
Bloomberg, media bisnis asal Amerika Serikat, turut meliput peristiwa ini dengan judul “Police Use Tear Gas, Water Cannons to Disperse Jakarta Protests”. Media tersebut menekankan bahwa ratusan pengunjuk rasa menolak tunjangan perumahan Rp 50 juta yang diberikan kepada anggota DPR.
“Ratusan pengunjuk rasa terus berkumpul di Jakarta untuk menentang tunjangan berlebihan yang diberikan kepada anggota parlemen, memicu polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa,” tulis Bloomberg.
Bloomberg menekankan bahwa kebijakan DPR menimbulkan dilema politik: di satu sisi, anggota DPR menikmati fasilitas besar, sementara di sisi lain rakyat masih berjuang dengan biaya hidup yang tinggi.
4. Channel News Asia: DPR Dianggap Tidak Peka
Channel News Asia (CNA), media asal Singapura, menyoroti aksi protes dengan judul “Protesters in Indonesia slam new US$3,000 monthly housing perk for MPs, who defend it as ‘carefully calculated’”. CNA mengkritisi klaim DPR yang menyebut kenaikan tunjangan itu sudah dihitung secara cermat.
“Tunjangan ini dianggap ‘tidak peka’ oleh para ahli dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” tulis CNA.
CNA bahkan membandingkan gaji guru di Indonesia yang hanya berkisar Rp 1,2 juta hingga Rp 7 juta per bulan dengan pendapatan anggota DPR yang bisa mencapai Rp 230 juta per bulan setelah tambahan tunjangan baru.
Selain itu, CNA mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang mengatakan:
“Menteri Keuangan juga merasa kasihan kepada rekan-rekan anggota DPR. Itulah sebabnya tunjangan dinaikkan, dan kami berterima kasih kepadanya.”
Pernyataan ini dinilai semakin memperkeruh persepsi publik bahwa DPR tidak memiliki empati terhadap kesulitan rakyat.
Jurang Sosial dan Krisis Kepercayaan
Jika dicermati, isu yang diangkat media asing sebenarnya lebih dari sekadar angka tunjangan. Sorotan mereka menyingkap jurang sosial yang kian melebar antara elit politik dengan rakyat.
Bagi mahasiswa, aksi turun ke jalan adalah ekspresi frustasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial. Sementara bagi pengemudi ojol, tunjangan DPR menjadi simbol ketidakadilan karena mereka harus berjuang keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian.
Kebijakan ini juga berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI. Alih-alih berfokus pada legislasi yang menyentuh kebutuhan rakyat, DPR justru dinilai sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi.
Demo 25 Agustus 2025 bukan hanya peristiwa lokal, melainkan juga cermin bagi dunia tentang dinamika politik Indonesia. Media internasional menyoroti persoalan ini karena mencerminkan kontradiksi universal ketika wakil rakyat hidup berlimpah fasilitas, sementara rakyat yang mereka wakili masih terhimpit masalah ekonomi.
Apakah aksi ini akan membawa perubahan nyata? Jawabannya masih bergantung pada sejauh mana DPR dan pemerintah mendengarkan suara publik. Namun, satu hal yang pasti demo ini meninggalkan pesan moral bahwa legitimasi politik tidak hanya dibangun di ruang sidang parlemen, melainkan juga di hati rakyat yang merasa didengar dan diperjuangkan.