POSKOTA.CO.ID - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 diprediksi menjadi rekrutmen terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah kementerian menjadi 48 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, naik signifikan dibanding era Presiden Joko Widodo yang hanya 34 kementerian.
Fenomena ini bukan sekadar soal angka. Ia mencerminkan perubahan struktur birokrasi, pergeseran arah kebijakan negara, sekaligus babak baru bagi jutaan pencari kerja yang mendambakan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi sebagian orang, kabar ini ibarat angin segar setelah bertahun-tahun menunggu kesempatan. Namun bagi sebagian lain, ini menimbulkan pertanyaan baru: bagaimana sistem seleksi akan dijalankan? Apakah peluang benar-benar lebih besar, atau justru persaingan makin ketat?
Baca Juga: Lowongan Kerja Bank Permata 2025: Cek Posisi dan Syaratnya di Sini
Lonjakan Jumlah Kementerian: Konsekuensi dan Peluang
Penambahan 22 kementerian baru bukan sekadar formalitas politik. Ia membutuhkan ribuan ASN baru untuk menjalankan roda birokrasi. Dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga perlindungan pekerja migran, setiap kementerian akan membuka formasi dengan kebutuhan yang beragam.
Jika sebelumnya satu kementerian hanya membuka ribuan kursi, kini dengan 48 kementerian, total formasi diperkirakan bisa melampaui 1 juta kursi CPNS dalam satu periode.
Bagi lulusan baru maupun tenaga profesional, ini adalah kesempatan emas. Namun peluang besar ini juga berarti tanggung jawab publik yang lebih besar bagi negara dalam hal pendanaan, penataan organisasi, dan efisiensi birokrasi.
Sistem Tes CPNS yang Berubah Drastis
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa mulai 2025, sistem tes CPNS tidak lagi dilakukan serentak. Jika sebelumnya seluruh peserta diuji pada waktu bersamaan, kini sistem memungkinkan pemilihan jadwal ujian sendiri.
Lebih jauh, hasil tes berlaku dua tahun, mirip dengan sertifikasi TOEFL. Artinya, peserta tidak harus mengulang tes setiap tahun, melainkan bisa menggunakan hasil sebelumnya untuk melamar berbagai formasi.
Perubahan ini memiliki dua sisi:
- Positif: Mengurangi biaya tes, memberikan fleksibilitas, dan menekan angka kegagalan administratif.
- Tantangan: Muncul potensi penumpukan peserta dengan skor lama, sehingga persaingan tetap ketat.
Fokus Pemerintah pada Penataan ASN
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa penambahan kementerian otomatis mengubah peta kebutuhan ASN. Pemerintah harus menghitung ulang jumlah pegawai, membuat ulang peta jabatan, dan menata struktur birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih.
