JAKARTA, POSKOTA.CO.ID — Analis Maha Data dan Gender Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Aldy Pahala Rizky, menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan Indonesia sebagai pilar demokrasi.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional LAB 45 bertema “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” di Gedung Perpusnas RI, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
"Gerakan perempuan akan selalu hadir untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang responsif gender. Serta, merespons kebijakan-kebijakan pemerintah yang meleset dari cita-cita para perempuan bangsa," kata Aldy, Jumat, 22 Agustus 2025.
Aldy menyoroti langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian pada isu perempuan dalam Asta Cita, khususnya target RPJMN 2026 dan pembentukan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
"Memang menjadi jawaban atas visi-misi tersebut, namun pemotongan anggaran terhadap lembaga/kementerian terkait pemberdayaan perempuan, efisiensi program MBG, dan ketidakjelasan pengesahan RUU PPRT, kembali menjadi pertanyaan akan keseriusan pemerintah dalam mencapai target pemberdayaan perempuan," ujarnya.
Menurut Aldy, pemerintah harus lebih masif mendengarkan dan menyerap aspirasi gerakan akar rumput.
"Gerakan akar rumput itu harus menjadi motivasi pemerintah dalam melakukan perubahan dari sisi kebijakan sesuai target," katanya.
Ia juga menyinggung Exclusion by Gender Index dari V-Dem yang mengukur aksesibilitas perempuan terhadap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Analis Utama Maha Data dan Gender LAB 45, Ayu Gendis Wardani, menyoroti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Gender Inequality Index (GII) sebagai ukuran pemberdayaan perempuan.
Baca Juga: 5 Tips Investasi Emas yang Cocok untuk Pemula di 2025, Anti Rugi!
"Dan, menyandingkannya dengan negara-negara global, terutama negara ASEAN dan Nordik," ujar Ayu.
Menurut Ayu, semakin mendekati skor 0, maka ketimpangan gender semakin rendah. Ia menambahkan, tren pemberdayaan perempuan Indonesia sejak 1945 menunjukkan penurunan skor dari tahun ke tahun.
"Terutama signifikan pada tahun 1999 (sesaat setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden). Dari nilai 0,696 di tahun 1997 menjadi 0,421 di tahun 1999," kata Ayu.