POSKOTA.CO.ID - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi pelajar dari keluarga tidak mampu.
Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung keberlanjutan pendidikan, tetapi terdapat sejumlah perbedaan signifikan terkait sasaran penerima, manfaat, hingga mekanisme penyaluran dana.
Sejak diluncurkan pertama kali, KJP menjadi salah satu terobosan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan akses pendidikan.
Program ini menyasar pelajar berusia 6–21 tahun yang duduk di bangku sekolah formal. Bantuan diberikan dalam bentuk kartu elektronik sehingga siswa dapat membeli kebutuhan pendidikan pokok.
Baca Juga: Cara Membangun Kekayaan: Active Income vs Investment, Begini Kata Ahli
Seiring perkembangannya, lahirlah KJP Plus. Program ini diperluas tidak hanya untuk siswa sekolah formal, tetapi juga pelajar jalur nonformal, termasuk mereka yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dengan cakupan lebih luas serta manfaat tambahan, KJP Plus dianggap sebagai penyempurnaan dari program KJP reguler.
Sasaran Penerima Bantuan
Meski sama-sama ditujukan untuk membantu biaya pendidikan siswa kurang mampu di Jakarta. Ada perbedaan sasaran penerima di antara keduanya.
KJP ditujukan untuk pelajar sekolah formal mulai SD hingga SMA/SMK, berusia 6–21 tahun, dan terdaftar di sekolah negeri maupun swasta di Jakarta.
Baca Juga: Kapan KJP Plus Tahap 2 2025 Cair? Cek Jadwal dan Penerima Bansos Pakai NIK
Sementara itu, KJP Plus lebih inklusif karena tidak hanya menyasar jalur formal, tetapi juga nonformal.
Siswa PKBM, anak putus sekolah, hingga keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem dapat diakomodasi melalui program ini.
Manfaat dan Bentuk Bantuan
Bagi penerima KJP, bantuan biaya pendidikan sekitar Rp300.000 per bulan yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah.
Selain itu, penerima KJP berhak menggunakan fasilitas TransJakarta secara gratis untuk mendukung mobilitas belajar.
Sedangkan untuk KJP Plus manfaatnya lebih besar, terutama bagi siswa SMK dengan bantuan hingga Rp450.000 per bulan.
Program ini juga mencakup fasilitas transportasi umum lebih luas, wisata edukasi gratis, serta bantuan perlengkapan tambahan seperti seragam, laptop, hingga kacamata bagi siswa yang membutuhkan.
Baca Juga: Bantuan Sosial Agustus Tidak Cair? Ini Penyebab Utama dan Cara Cek KTP serta KK Bermasalah
Mekanisme Penyaluran Dana
Lebih lanjut, untuk mekanisme penyaluran dana bantuan KJP dicairkan melalui kartu elektronik yang hanya bisa digunakan untuk transaksi non-tunai di merchant resmi yang bekerja sama dengan Bank DKI.
Berbeda dengan KJP Plus yang lebih fleksibel karena dana disalurkan ke rekening penerima. Siswa dapat menarik tunai maksimal Rp100.000 per bulan, sementara sisanya harus digunakan secara non-tunai untuk kebutuhan pendidikan.
Persyaratan Pendaftaran
Perbedan juga ada pada persyaratan pendaftaran para calon penerima KJP dan KJP Plus DKI Jakarta.
Calon penerima KJP wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki NIK yang tercatat di wilayah DKI Jakarta.
Sementara untuk KJP Plus pendaftarannya bisa melalui usulan RT/RW dengan prioritas keluarga rentan miskin atau miskin ekstrem.
Skema ini memberi ruang bagi siswa yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KJP reguler.
Masa Berlaku Program
Penting bagi penerima bantuan untuk mengetahui ketentuan masa berlaku program subsidi biaya pendidikan ini.
Bantuan KJP Berlaku hanya satu tahun ajaran. Siswa wajib melakukan perpanjangan setiap tahun agar tetap mendapatkan bantuan.
Sedangkan untuk bantuan KJP Plus berlaku multi-tahun dengan sistem perpanjangan otomatis selama penerima masih memenuhi syarat.
Bagi keluarga yang memiliki anak bersekolah di Jakarta, memahami perbedaan ini penting agar bisa memanfaatkan bantuan pendidikan sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, program KJP dan KJP Plus dapat benar-benar membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.