POSKOTA.CO.ID – Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Kamis, 13 Agustus 2025, menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Aksi ini tetap berlangsung meski Bupati telah menyampaikan permintaan maaf dan Presiden meminta pembatalan kebijakan tersebut.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menyebut fenomena ini sebagai peristiwa menarik karena kemarahan publik tidak mereda meski pemerintah daerah dan pusat telah merespons.
“Bupati sudah minta maaf, Presiden juga sudah turun tangan minta agar rencana kenaikan PBB 250 persen itu dibatalkan. Tapi ini tidak menyurutkan kemarahan publik terhadap arogansi Pak Bupati,” kata Hersubeno, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Siapa Sosok Pengganti Sudewo Jika Mundur dari Jabatan Bupati Pati?
Pengamat politik Rocky Gerung menilai protes di Pati tidak sekadar mencerminkan penolakan terhadap kebijakan pajak, tetapi juga menggambarkan keresahan ekonomi masyarakat yang lebih luas.
“Ekspresi publik tentang keadaan ekonomi itu diwakili dari situasi lokal di Pati, tetapi resonansinya terasa secara nasional karena memang ada faktor objektif yaitu kesulitan ekonomi,” ujar Rocky.
Ia menambahkan, kebijakan kenaikan pajak yang dianggap tiba-tiba dan tidak melalui riset menjadi pemicu protes.
“Faktornya adalah soal pajak yang dinaikkan, tiba-tiba 200 persen, di tengah keadaan ekonomi buruk. Ini bupati yang bukan sekadar tidak peka, dia tidak paham apa yang mesti dia lakukan berhadapan dengan krisis ekonomi,” kata Rocky.
Baca Juga: Aksi Demo di Pati Ricuh, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
Menurutnya, reaksi keras warga Pati menunjukkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan, bahkan terhadap pejabat yang terpilih secara demokratis.
“Begitu ada kebijakan yang oleh rakyat dianggap merugikan atau memberatkan atau memiskinkan, maka kemarahan itu adalah jalan keluar. Jadi, kemarahan rakyat itu harus dianggap sebagai pesan langit,” katanya.
Rocky juga menilai kebijakan tersebut berlawanan dengan ekspektasi pemilih yang menginginkan solusi atas kesulitan ekonomi, bukan beban tambahan.
“Semua rakyat Pati yang memilih sang bupati menginginkan supaya bupati mencarikan jalan keluar terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Yang terjadi sebaliknya, justru bupati membebani kebutuhan pemerintahannya dengan menaikkan pajak,” ujarnya.