POSKOTA.CO.ID - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi membantah keterlibatan dalam pendanaan atau promosi film animasi kontroversial Merah Putih: One For All.
Pernyataan ini dikeluarkan menanggapi berbagai spekulasi publik setelah film produksi Perfiki Kreasindo dengan anggaran Rp6,7 miliar tersebut menuai kritik tajam atas kualitas visual dan narasinya yang dinilai tidak profesional.
Dalam klarifikasinya, Kementerian Ekraf menegaskan bahwa proses produksi hingga distribusi film sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak swasta.
"Kami hanya pernah memberikan masukan teknis melalui audiensi, tanpa ada bentuk dukungan finansial maupun fasilitasi apapun," tegas juru bicara kementerian, sekaligus menepis dugaan adanya intervensi pemerintah dalam kurasi film tersebut.
Bantahan Resmi Pemerintah
Dalam keterangan tertulis yang diterima hari ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Kiagoos Irvan Faisal, menegaskan:
"Kementerian Ekraf menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan bersifat finansial maupun fasilitasi produksi dan promosi terhadap film Merah Putih One For All."
Kiagoos menambahkan bahwa kewenangan kurasi dan penayangan film sepenuhnya berada di tangan distributor dan bioskop, bukan pemerintah. "Proses kurasi dan seleksi penayangan menjadi kewenangan pihak distributor, dalam hal ini pemilik bioskop," jelasnya.
Audiensi Produksi dan Masukan Teknis
Meski demikian, Kementerian Ekraf mengakui pernah menerima audiensi tim produksi film pada 7 Juli 2025. Pertemuan itu, seperti diunggah akun X @ekraf_ri, melibatkan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dan perwakilan Perfiki selaku penggagas film.
"Tim produksi Merah Putih: One For All melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar. Dalam audiensi tersebut, Wamen Ekraf memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas film animasi tersebut," ujar Kiagoos.
Ia menekankan bahwa Kementerian Ekraf selalu mendorong ekosistem kreatif, namun dengan prinsip kemandirian. "Setiap pegiat ekonomi kreatif patut diberikan ruang berkarya, asalkan memberikan dampak positif bagi sektor ini," tambahnya.
Baca Juga: Harga Cabai Rawit dan Bawang Merah Melambung, Dinas KPKP Jakarta Ungkap Penyebabnya
Sorotan Publik dan Kritik Pedas
Film Merah Putih: One For All menjadi perbincangan sejak trailer-nya dirilis. Alih-alih mendapat apresiasi, animasi ini justru dibanjiri kritik karena kualitas visual yang dinilai kaku, ekspresi karakter minim, dan detail grafis yang dianggap selevel game PlayStation 2.
Warganet juga menyoroti alur cerita yang dianggap klise, dialog kaku, serta dugaan penggunaan aset 3D dari platform seperti Reallusion. Beberapa adegan bahkan disebut mirip dengan model yang dijual di Content Store, memicu pertanyaan soal orisinalitas.
Yang memperkeruh situasi adalah klaim anggaran produksi mencapai Rp6,7 miliar, angka yang dinilai tidak tercermin dalam kualitas trailer.
Respons Wamen Ekraf
Sebelumnya, Wamen Ekraf Irene Umar melalui akun Instagram @irene_umar mengonfirmasi bahwa pihaknya hanya memberikan masukan teknis, bukan pendanaan.
"Saya menyampaikan beberapa masukan, termasuk yang teknis terkait cerita, karakter looks and feels, trailer, dan lain-lain," tulisnya.
Ia mengapresiasi semangat tim produksi namun menegaskan: "Pemerintah tidak mengucurkan dana maupun memfasilitasi promosi."
Baca Juga: Junaidi Miran Siapa? Sosok yang Diduga Pemilik Karakter Animasi di Film Merah Putih One For All
Proyeksi Penayangan dan Kompetisi Ketat
Film yang disutradarai Endiarto dan Bintang ini rencananya tayang 14 Agustus 2025, bersaing dengan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle Part 1 yang dirilis sehari setelahnya.
Dengan kontroversi yang mengemuka, publik kini menunggu apakah Merah Putih: One For All bisa membuktikan diri sebagai karya animasi lokal yang layak atau justru semakin tenggelam oleh kritik.